RADIO LOMBOK FM – Ketua Komisi Pemilihan Umum Lombok Utara Pajar Marta S.Sos, minta kepada pengawas Pemilukada mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa untuk selalu berkoordinasi dengan camat dan kepala desa.

“Kita minta kepada Panwas untuk tetap berkoordinasi dengan camat dan desa, karena mereka juga ikut serta memantau pelaksanaan Pemilukada, karena ia tahu permasalahan warganya di lapangan, agar semua wajib pilih dapat menyalurkan hak suaranya”, kata Fajar Marta pada pertemuan koordinasi dengan para kepala desa dan camat se KLU di Tanjung kemarin.

Terkait dengan pendanaan, kata Fajar, KPUD KLU sudah menerima dana dari APBD murni sebesar Rp. 8 miliar ditambah dengan dana dari pemerintah pusat Rp. 3,5 miliar, sehingga total dana untuk pelaksanaan Pemilukada KLU Rp. 11,5 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemilukada oleh KPUD, PPK, PPS dan KPPS termasuk pengadaan pakaian bagi Linmas. Sementara jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se KLU sebanyak 518 TPS yang tersebar di 33 desa yang ada di KLU.

Sekertaris Daerah KLU, Drs. H. Suardi dalam kesempatan tersebut menegaskan, bahwa Pemilukada ini dilaksanakan secara serentak di ratusan kabupaten/kota di Indoensia pada 9 Desember mendatang.

Pemilu serentak ini, lanjut Suardi merupakan instrumen terbaik. Karenanya ia mengajak untuk mewujudkan Pemilukada dengan baik terutama bagi para penyelenggara agar betul-betul netral dalam arti jangan sampai ikut politik praktis apalagi ikut kampanye.

Sementara Kapolres KLU, Rifa’i memaparkan hasil deteksi kerawanan konplik berada di beberapa kecamatan yaitu Bayan, Gangga dan Kecamatan Tanjung. Kerawan yang dimaksud seperti komplik antar kampung, antar pendukung, adanya keikutsertaan PNS, Kades dan perangkatnya, rawan perusakan alat peraga kampanye, unjuk rasa, dan rawan manypolitik.

Pengamanan Pilkada serentak untuk Lombok Utara, Kapolres akan menugaskan 222 Polisi ke semua TPS untuk ikut memantau penyelenggaraan pemilihan demi terlaksananya Pemilukada yang aman dan damai serta jangan sampai ketua KPPS tidak netral dan antisipasi adanya pemilih golput.

Kapolres KLU minta kepada tim pemenangan pasangan calon agar pada minngu tenang nanti semua atribut seperti baliho, sepanduk, umbul umbul dan stiker di cabut dan pada waktu minggu tenang tidak ada lagi kampanye terselubung atau menjalankan manypolitik.004| 021|