RADIO LOMBOK FM,Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Work from Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diberlakukan setiap hari Jumat. Kebijakan tersebut telah berjalan lebih dari satu bulan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga serta pelayanan publik berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Pemkab juga ingin mengukur sejauh mana efektivitas pola kerja baru tersebut dalam mendukung kinerja birokrasi.

Wakil Bupati Lombok Tengah, menjelaskan, evaluasi berkala penting dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui dampak langsung dari penerapan WFH terhadap kualitas pelayanan masyarakat.

Menurutnya, hingga saat ini Pemkab Lombok Tengah belum menemukan kendala krusial maupun laporan terkait terganggunya pelayanan publik akibat kebijakan tersebut.

“Sejauh ini pelayanan masih berjalan normal dan belum ada laporan sumbatan pelayanan yang signifikan,” ujarnya.

Meski demikian, kebijakan WFH setiap Jumat sempat menuai keluhan dari sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Beberapa di antaranya menilai pola kerja tersebut membutuhkan penyesuaian, terutama dalam koordinasi internal dan pelaksanaan tugas lapangan.

Pemkab Lombok Tengah memastikan evaluasi akan terus dilakukan secara bertahap guna melihat efektivitas kebijakan sekaligus mencari formulasi terbaik agar fleksibilitas kerja ASN tetap sejalan dengan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.