RADIO LOMBOK FM,Mataram — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026 menjadi titik penting dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih terarah dan menyentuh persoalan mendasar di masyarakat.

Gubernur NTB, , menegaskan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) kini menjadi prioritas utama dengan pendekatan menyeluruh. Perlindungan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga saat kembali ke daerah asal.

Salah satu langkah konkret yang diusung adalah penguatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi PMI lewat perbankan daerah. Skema ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pekerja migran terhadap praktik pinjaman tidak resmi seperti rentenir.

Selain itu, pemerintah juga mulai mengenalkan konsep pengelolaan keuangan atau wealth management bagi PMI. Program ini bertujuan agar para pekerja migran dapat mengelola hasil kerja mereka secara lebih produktif, sehingga saat kembali ke tanah air sudah memiliki kesiapan untuk berwirausaha.

“Ketika pulang, PMI diharapkan tidak lagi berada dalam posisi rentan, tetapi mampu mandiri dan membuka usaha,” ujar Iqbal.

Di sisi lain, tokoh masyarakat NTB, , mengingatkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program bantuan dan pembiayaan semata. Ia menilai, akar persoalan kemiskinan juga terletak pada pola pikir yang masih bergantung pada bantuan.

Menurutnya, pendekatan pembangunan ke depan harus lebih menekankan pada perubahan mentalitas masyarakat menuju kemandirian.

“Kesalahan yang sering terjadi adalah fokus pada bantuan, bukan pada perubahan cara berpikir. Padahal, kemiskinan juga berkaitan dengan mentalitas ketergantungan,” tegasnya.

Saharjo menilai, berbagai program seperti KUR PMI dan pengelolaan keuangan sudah mulai mengarah ke pendekatan pemberdayaan yang lebih berkelanjutan. Namun, ia menekankan pentingnya dukungan dari sektor pendidikan dan gerakan sosial untuk memperkuat hasilnya.

Ia juga mendorong penerapan pendidikan berbasis kewirausahaan, seperti konsep satu siswa satu usaha, sebagai langkah strategis dalam membangun generasi yang mandiri secara ekonomi.

“Pengentasan kemiskinan harus dimulai dari cara kita mendidik generasi. Tidak hanya cerdas, tetapi juga berani menciptakan peluang,” ujarnya.

Bagi Saharjo, Musrenbang 2026 bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum untuk mengubah paradigma pembangunan dari berbasis bantuan menuju pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, harapan besar disematkan agar kebijakan yang dirumuskan mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata dan berkelanjutan di NTB.

“Jika pola pikir ini bisa kita benahi bersama, NTB tidak hanya keluar dari kemiskinan, tetapi juga melahirkan masyarakat yang kuat, mandiri, dan bermartabat,” tutupnya.