RADIO LOMBOK FM,Praya — Upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa terus digalakkan melalui berbagai pendekatan inovatif. Salah satunya hadir dari BPR NTB Pringgarata melalui program “Mega Aksi”, sebuah gerakan terpadu yang menempatkan literasi keuangan sebagai fondasi utama perubahan di tengah masyarakat.

Program ini tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan dirancang sebagai langkah nyata untuk meningkatkan pemahaman finansial masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, BPR NTB Pringgarata berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) NTB, guna menghadirkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari aspek ekonomi hingga perlindungan hukum.

Kepala Cabang BPR NTB Pringgarata, Hj. Mega Arsiah, SE, menjadi sosok kunci di balik inisiatif tersebut. Ia terlibat langsung dalam merancang program yang berangkat dari kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi masyarakat desa bukan semata keterbatasan modal, tetapi rendahnya pemahaman dalam mengelola keuangan. “Ketika masyarakat sudah memahami pengelolaan keuangan, maka akses terhadap layanan perbankan akan menjadi solusi, bukan beban,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, gagasan Mega Aksi muncul dari pengamatan langsung terhadap kondisi masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan langkah cepat melalui koordinasi dan negosiasi bersama pihak Kanwil Hukum NTB dan IPPAT NTB.

Menariknya, program ini tengah dipersiapkan sebagai bagian dari momentum peringatan Hari Kartini, dengan semangat mendorong kemandirian ekonomi, khususnya bagi perempuan dan keluarga di desa.

Melalui Mega Aksi, BPR NTB Pringgarata menghadirkan sejumlah kegiatan edukatif, seperti kelas literasi keuangan, simulasi kredit sehat, edukasi bahaya rentenir, hingga klinik keuangan bagi pelaku UMKM. Seluruh program dirancang interaktif agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara langsung.

Pendekatan ini menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif. Dalam simulasi kredit, peserta diajak menghitung kemampuan cicilan serta memahami risiko usaha. Sementara dalam klinik keuangan, pelaku UMKM mendapatkan pendampingan untuk menentukan kebutuhan modal secara realistis dan terukur.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal yang berisiko tinggi. “Kami ingin masyarakat memiliki akses ke pembiayaan yang aman dan sehat. Peran BPR bukan hanya memberi pinjaman, tetapi juga memberikan pemahaman,” tegasnya.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga memperkuat aspek legalitas usaha. Melalui dukungan Kanwil Hukum NTB dan IPPAT NTB, pelaku usaha didorong untuk memiliki legalitas yang jelas serta kepastian hukum atas aset yang dimiliki.

Dengan pendekatan yang mengintegrasikan literasi keuangan, akses ekonomi, dan perlindungan hukum, Mega Aksi dinilai memiliki potensi menjadi model penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Di balik program ini, tersirat pesan penting bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi oleh kemampuan dalam mengelola keuangan secara bijak.

BPR NTB Pringgarata melalui Mega Aksi berupaya membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah sederhana—yakni membangun pemahaman yang benar di tengah masyarakat. Harapannya, program ini dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan ekonomi desa.