RADIO LOMBOK FM, Lombok Timur – Terkait permasalahan hutan lindung Sekaroh saat sekarang masih berpolemik semenjak, Bupati Lombok Timur melarang PT.ESL untuk berada ditempat tersebut. Namun di sisi lain pihak provinsi membolehkan.

Ridwan Bajeri selaku wakil ketua DPRD Lotim, melihat permasalahan tersebut semestinya kedua belah pihak harus duduk bersama dalam menyelesaikan masalah itu, dimana sebenarnya yang menjadi titik masalah.

‘’dengan cara duduk bersama maka akan cepat ditemukan solusinya’’, menurutnya kepada RADIO LOMBOK FM, Jum’at 15/07/2016, saat diwawancarai di ruangannya.

Berbicara otonomi daerah lanjutnya Ridwan, sepenuhnya pemimpin daerah memiliki kekuasaan penuh terkait hutan Sekaroh tersebut, akan tetapi pihak provinsi disisi lain mereka juga merasa memiliki, dengan timbulnya ketimpangan seperti itu, maka tidak salah seperti sarannya Kapolda bahwa kedua belah pihak yang merasa memiliki wewenang harus duduk bersama.

‘’bila perlu kita anggota dewan juga diundang dalam penyelesaian polemik itu’’, ujarnya.

Menurutnya kehadiran dewan saat lakukan duduk bersama karena dewan itu sebenarnya mitra dan semua segala bentuk apapun keadaan daerah yang sedang terjadi dewan harus mengetahui dan harus dilibatkan.

Kembali dikatakan Bajeri, menilai dari sisi langkah yang diambil pak Bupati sangatlah tepat karena beliiau sebagai pemimpin, dan pastinya tanggung jawab tersebut benar-benar dijaga.

Namun saat ini dirinya tidak membela siapa-siapa melainkan diusulkan agar kedua belah pihak duduk bersama agar permasalahan itu cepat selesai.

Menurutnya dengan selesainya polemik ini tentu akan memberikan dampak yang baik juga ke masyarakat. ‘’ini kan murni untuk kepentingan masyarakat juga’’, tutupnya. |002|018|