RADIO LOMBOK FM, Mataram – Hari pertama pelaksanaan Unjian Nasiaonal (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Ombudsman perwakilan NTB telah menemukan beberapa yang diduga kunci jawaban beredar yang digunakan oleh siswa di sekolah.

Dan diduga kejadian ini bisa terjadi karena longgarnya pengawasan terhadap para siswa peserta ujian, Asisten Bidang Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB Sahabudin mengatakan, “di hari pertama pelaksanaan UN, Ombudsman turun langsung ke sekolah-sekolah dan menemukan dugaan kunci jawaban ini beredar di daerah Kota Mataram dan Lombok Barat”,ungkapnya.

Lima paket kunci jawaban ditemukan di kota Mataram dan 3 paket kunci jawaban ditemukan di Lombok Barat, salah satunya adalah kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Indonesia.

“Pertama Ombudsman masih menemukan siswa yang berhasil membawa kertas-kertas atau lembaran yang dianggap oleh siswa bocoran kunci jawaban ke ruang ujian nasional dan yang kedua kami melihat masih tidak sterilnya ruang ujian nasional sehingga dalam pelaksanaan ujian nasional tersebut siswa masih dengan santainya melakukan perbuatan kecurangan mencontek di dalam ruangan”, ungkap Sahabudin kepada RADIO LOMBOK FM (09/05/09).

Sahabudin melanjutkan “Prosedur Operasional Standar (POS) belum ditegakkan secara ketat oleh setiap sekolah yang kami temukan secara acak tadi, masih belum secara ketat melaksanakan POS UN 2016”,jelasnya.

ia juga menambahkan berdasarkan pantauan hari ini dengan pangawasan yang longgar siswa dengan mudah melakukan praktek-praktek kecurangan seperti mencontek, diskusi dengan temannya dan leluasa untuk keluar masuk ruangan ujian.

Pemantauan juga dilakukan pada malam hari sebelum UN berlangsung dan hasilnya ditemukan para siswa pada saat masih waktu subuh sudah berkeliaran untuk mencari bocoran kunci jawaban, oleh karena itu diharapkan polisi maupun pihak keamanan yang terkait untuk menjaga dengan ketat keamanan pelaksanaan UN 2016.

Oleh sebab itu Ombudsman RI Perwakilan NTB menghimbau kepada semua pihak untuk memperketat penegakan POS UN 2016, jaga siswa agar tidak dapat membawa lembaran-lembaran yang mereka anggap bocoran kunci jawaban.

Dan apa bila ditemukan sekolah yang tidak taat melaksanakan POS harus diberikan sanksi sebagai bentuk efek jera. Dan yang terakhir Ombudsman RI Perwakilan NTB menghimbau kepada seluruh kepala daerah yang ada di NTB untuk memerintahkan secara tegas kepada kepala dinas Dikpora dan kepala sekolah untuk menegakkan POS UN 2016. |006|002|