RADIO LOMBOK FM,PRAYA – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD.

Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah mengapresiasi dukungan dan masukan dari seluruh fraksi DPRD serta menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 secara berturut-turut dari BPK RI. Pemkab menilai prestasi tersebut merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Menanggapi besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang mencapai Rp194,47 miliar, pemerintah menjelaskan bahwa sebagian besar berasal dari sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), dana yang penggunaannya telah ditentukan, efisiensi belanja, serta sisa Belanja Tidak Terduga. Ke depan, perencanaan dan penganggaran akan diperketat agar lebih tepat sasaran dan meminimalkan dana mengendap.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Lombok Tengah akan terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.

Pemerintah daerah juga memastikan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, terutama peningkatan kualitas jalan kabupaten, penerangan jalan umum (PJU), serta pemenuhan infrastruktur di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Pada tahun 2026, sebanyak 1.319 titik PJU telah dialokasikan untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan.

Di sektor kesehatan, Pemkab menegaskan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) mulai diterapkan di RSUD Praya. Selain itu, evaluasi dan pembenahan pelayanan rumah sakit akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Persoalan persampahan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memperkuat edukasi masyarakat, mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi seperti kompos dan maggot, serta membentuk Komunitas Masyarakat Peduli Sampah (KMPS) untuk mengurangi praktik pembuangan sampah liar.

Selain itu, Pemkab berkomitmen memperkuat sektor pariwisata berbasis desa, meningkatkan kesejahteraan PPPK, mempercepat sertifikasi aset daerah, menekan angka stunting, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Menutup penyampaiannya, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas berbagai saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD yang akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

“Seluruh catatan, masukan, dan rekomendasi dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegas pemerintah daerah.