RADIO LOMBOK FM,MATARAM — Pengambilan sumpah dua notaris pengganti di Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/4/2026), menjadi penegasan penting bahwa kesinambungan pelayanan hukum harus tetap berjalan dengan standar kualitas yang tinggi. Prosesi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi momentum penguatan integritas profesi.

Dua notaris pengganti yang diambil sumpahnya yakni Malik Oka Darma, S.H., sebagai pengganti Hj. Retno Kusbandini, serta Ni Komang Sri Jayanti, S.H., sebagai pengganti Sri Yulistiana. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati.

Anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPWN) NTB, Dr. Saharjo, menegaskan bahwa notaris pengganti memiliki tanggung jawab hukum yang setara dalam batas kewenangannya. Oleh karena itu, aspek kehati-hatian dan integritas harus tetap dijaga tanpa kompromi.

Menurutnya, posisi notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki keterkaitan erat dalam memberikan kepastian hukum, terutama dalam transaksi keperdataan dan pertanahan.
Saharjo juga menyoroti pentingnya pengawasan yang bersifat preventif, terutama pada masa transisi atau penggantian notaris yang dinilai rawan terjadi kesalahan administratif maupun pelanggaran hukum.

“Pengawasan tidak boleh hanya reaktif. Pendekatan pembinaan sejak awal jauh lebih efektif untuk mencegah risiko hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan, fungsi pengawasan juga mencakup pengayoman terhadap notaris dari potensi sengketa hukum, termasuk risiko kelalaian verifikasi hingga penyalahgunaan dokumen.

Sebagai Ketua Pengwil IPPAT NTB, Saharjo mendorong sinergi antara organisasi profesi dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM kenotariatan. Ia menilai pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak berhenti pada sumpah jabatan semata.

Dengan adanya notaris pengganti, diharapkan pelayanan hukum tetap berjalan optimal sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris di NTB.