RADIO LOMBOK FM,LOMBOK TENGAH — Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan penurunan pada 2026. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan tercatat sebesar 10,34 persen atau sekitar 106,82 ribu orang, turun dibandingkan 2025 yang mencapai 10,68 persen.

Capaian tersebut menempatkan Lombok Tengah pada posisi ketiga dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah Kota Mataram dan Kota Bima.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Taufikurrahman Pua Note, mengatakan penurunan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, tren positif ini perlu diikuti dengan penguatan program pengentasan kemiskinan yang terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Penurunan persentase penduduk miskin di Lombok Tengah dari 10,68 persen pada 2025 menjadi 10,34 persen pada 2026 merupakan perkembangan positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian ini menjadi salah satu indikator bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diperkuat melalui program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.

Perbaikan kondisi kemiskinan juga terlihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks P1 turun dari 1,15 pada Maret 2025 menjadi 1,05 pada Maret 2026. Sementara itu, indeks P2 mengalami penurunan dari 0,31 menjadi 0,18 pada periode yang sama.

Penurunan kedua indikator tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi pengeluaran penduduk miskin. Rata-rata pengeluaran mereka semakin mendekati garis kemiskinan, sementara kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin menyempit.

“Kita tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari kedalaman dan keparahannya. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 1,15 menjadi 1,05 serta Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,31 menjadi 0,18 menunjukkan adanya perbaikan pada kedua indikator tersebut,” jelas Taufikurrahman.

Meski menunjukkan perkembangan positif, tantangan pengentasan kemiskinan di Lombok Tengah masih perlu mendapat perhatian. Garis kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp618.843 per kapita per bulan, meningkat 8,78 persen dibandingkan Maret 2025 yang berada pada angka Rp568.910.

Komoditas makanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan, dengan kontribusi sekitar 75,85 persen. Kondisi ini menegaskan pentingnya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong sinergi lintas sektor untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi program perlindungan sosial, pengembangan ekonomi inklusif, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ke depan, penurunan angka kemiskinan diharapkan menjadi landasan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berbasis data. Dengan demikian, upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penurunan persentase penduduk miskin, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Tantangan ke depan adalah memastikan agar penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut dan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, optimalisasi program perlindungan sosial, penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pemenuhan infrastruktur dasar agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.