RADIO LOMBOK FM – saluran irigasi induk tahap III di Daerah Irigasi (DI) Bendungan Batujai Lombok Tengah (Loteng) milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU tahun 2014, diduga bermasalah.

Hingga saat ini pihak BWS  Lombok Tengah,belum bisa di konfirmasi lebih lanjut dugaan penyelewengan anggaran proyek irigasi tersebut.

Ironisnya, seluruh anggaran proyek tersebut saat ini sudah dicairkan seluruhnya. Karena memang sudah dilakukan PHO oleh pihak rekanan kepada pihak BWS. Padahal sebelumnya sudah ada pengaduan kesalahan dalam proses pengerjaan proyek tersebut.

Masih menurut Isnaini, ungkap Koordinator LP-Pakar Loteng pun mendesak aparat penegak hukum, baik itu pihak kepolisian maupun kejaksaan supaya segera turun tangan menyelidikan kasus tersebut. Mengingat besaran kerugian yang ditimbulkan dalam proyek tersebut cukup besar. “Kalau dari hitungan-hitungan awal kita, kerugian dari proyek ini mencapai antara Rp 3 hingga Rp 4 miliar,” timpalnya.

Tapi itu baru dugaan awal saja. Sehingga aparat penegak hukum perlu turun tangan. Guna memastikan besaran kerugian Negara yang timbul. Supaya dugaan penyimpangan yang terjadi bisa terungkap. “Ini hasil investigasi kami. Dan kami pun siap bertanggung jawab jika kemudian hasil investigasi kami ini salah. Karena kami sudah punya bukti dan keterangan yang lengkap,” tegas Isnaini seraya menambahkan, pihaknya siap digugat secara hukum oleh pihak BWS kalau kemudian dugaan tersebut salah.

Sementara dikonfirmasi via ponselnya, Tim Monitoring Internal BWS, Sony Suwanto, enggan memberikan komentar. Menurutnya, persoalan tersebut sudah menjadi kewenangan PPK dan peltek (pelaksana teknis) kegiatan. Ia pun meminta untuk mengkonfirmasi PPK dan peltek proyek. “Itu ranah PPk, kami tidak ada,” jawabnya singkat.

Panjang saluran irigasi yang dikerjakan pada proyek tahap III tersebut, sekitar 11 km lebih. Dimulai dari wilayah Desa Darek Praya Barat Daya Loteng hingga perbatasan Kabupaten Lombok Barat (Lobar). Dengan anggaran mencapai Rp. 14 miliar lebih.|002.009