LOMBOK UTARA, lombokfm.com – Rapat pelono yang digelar KPUD KLU di Hotel Medana Bay Marina Kecamatan Tanjung, 16/12, diwarnai dengan aksi unjuk rasa ribuan masa simpatisan pasangan calon Djohan-Mariadi (JADI).

Aksi demo tersebut menuntut kejanggalan selama pelaksanaan pilkada KLU, seperti adanya pemilih ganda yang berasal dari luar daerah ikut memilih di Kecamatan Pemenang, dugaan konspirasi Politik yang mencatut nama Penjabat Bupati Lombok Utara, hingga dana bantuan sosial (Bansos) yang dibagikan pada tanggal 2 Desember lalu.Dan dugaan tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Lombok Utara.

Ribuan massa JADI yang datang dari seluruh Kecamatan berkumpul dilapangan Super Semar Tanjung, dengan menggunakan kendaraan bermotor dan mobil, lalu massa bergerak menuju kantor Panwaslu.

Dikantor panwaslu, aparat kepolisian telah menunggu dengan menyiagakan puluhan personil. Massa yang datang pun melakukan orasi selama 15 menit yang menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Setelah menyampaikan orasi didepan kantor Panwaslu, massa kemudian bergerak ke lokasi rapat pleno KPUD KLU di Hotel Medana Bay Marina di Kecamatan Tanjung dan melakukan orasi politik selama 20 menit.

Dari tempat ini, massa kemudian bergerak kembali ke Kantor Bupati Lombok Utara. Para demonstran melakukan aksinya dengan tertib tanpa ada kekerasan dan emosional.Usai berorasi di Kantor Bupati Lombok Utara, para demonstran pun membubarkan diri dengan tertib.

Salah seorang demonstran Abdul Azis ketika melakukan orasi didepan kantor Bupati KLU mengatakan, aksi yang dilakukan bukan permasalahan menang atau kalah, tetapi di Lombok Utara telah terjadi perampokan dan kami selaku masyarakat tidak ingin hal ini terjadi berlarut. Perlu diketahui, kami menggelar aksi demo ini bukan instruksti oleh pak Djohan Sjamsu tetapi ini adalah dasar dan inisiatif kita selaku masyarakat Lombok Utara.

“Kalau tidak dibuka konspirasi politik ini, kami akan segel kantor Bupati sekarang.
Jangan sampai (cecunguk,red) setingkat Penjabat dan Sekda merampok KLU,” ucapnya.

Massa juga meminta Kapolres Lombok Barat yang berada di lokasi  untuk berkomentar terkait dugaan pelanggaran yang ditemukan yang melibatkan Penjabat bupati serta Sekda Lombok Utara.

Kapolres Lombok Barat AKBP Wingky Adhitio Kusumo ditengah – tengah para demosntran pun mengatakan, masyakat yang mendemo bisa melaporkan temuan – temuan itu, kita tidak akan melarang tetapi mesti mengontrol emosi agar daerah tetap kondusif. Disamping itu, pihaknya akan mengawal segala proses hukum yang berlanjut.

“Silahkan adukan laporan kalian, entah itu pelanggaran hukum ataupun melalui MK. Tetapi mesti disertai bukti yang kuat,” katanya.

Ketua Panwaslu Lombok Utara, Andi Nursabandi yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, semua dugaan pelanggaran tersebut sudah disampaikan ke Panwaslu. Tetapi, dalam dugaan pelanggaran pemilih ganda itu pihaknya membutuhkan satu alat bukti lagi untuk memperjelas apakah waktu PPDP mereka terdaftar dan juga terdata di C 7.

“Kami sudah dapati laporan, dan masih dalam proses, semua bukti itu mesti dijelaskan secara otentik,” tandas Andi.

Sementara Divisi Sosialisasi KPUD KLU, Abdul Karim mengatakan, pelaksanaan rapat pleno berjalan lancar dan aman. Sedangkan perolehan suara dari hasil pleno KPUD KLU adalah paslon JADI, 59.404 suara, dan NASA 68.335 suara.  004/010