Published On: Fri, Jan 31st, 2020

KPU Lombok Tengah Terima Keputusan DKPP

dibaca 247 kali
Share This
Tags
RADIO LOMBOK FM,Lombok Tengah – Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah patuh terhadap keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras terhadap mereka. Karena terbukti  melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. 
 
DKPP juga memberhentikan  Ahmad Fuad Fahrudin dari jabatannya sebagai Ketua KPU dan Lukmanul Hakim dari jabatannya sebagai Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan.
 
Divisi Hukum dan Pengawasan KPU  Kabupaten Lombok Tengah, Zaeroni, Kamis (30/1) mengatakan, pihaknya akan menjalankan keputusan DKPP.   Pihaknya tidak akan menempuh upaya banding untuk merubah keputusan DKPP. Karena keputusan DKPP sudah final dan tidak bisa diganggu gugat.
 
Dia mengatakan,  pemilihan ketua KPU serta Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan akan dilakukan dalam pleno internal paling lambat tujuh hari setelah pembacaan putusan oleh DKPP. Namun, khusus untuk pemilihan ketua hanya bisa diikuti oleh empat komisioner. Karena Ahmad Fuad tidak boleh lagi menjabat sebagai Ketua KPU. 
 
“DKPP sudah memutuskan itu berarti kami harus tunduk. Berlima kami kena sanksi peringatan keras. Tapi dua diganti dan tidak boleh berada di posisi itu. Nanti pleno yang memutuskan siapa yang menjadi divisi itu dan yang menjadi ketua dari yang empat kecuali Pak Ketua KPU”,katanya.
 
Dia mengklaim bahwa KPU sudah melaksanakan proses Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 lalu sesuai aturan dan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski pada akhirnya kelima komisioner KPU didera peringatan keras oleh DKPP karena hasil Pileg terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. 
 
Zaeroni menegaskan bahwa kelima komisioner KPU juga tidak akan mengundurkan diri atas persoalan ini, meski ada desakan dari sejumlah pihak agar mereka segera mundur dari komisioner KPU. Menurut dia, tetap menjadi komisioner KPU adalah hak konstitusi. Sehingga tidak bisa diminta untuk memundurkan diri. (07/25).

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah