RADIO LOMBOK FM,Mataram, 4 Februari 2026 – Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nusa Tenggara Barat, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., bersama Ketua Panitia Pelaksana Seminar Pengwil IPPAT NTB Dr. Jefri Maulidi, S.H., M.H., serta Finka Saradilla selaku Sekretaris Panitia, melaksanakan silaturahim kelembagaan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Rombongan IPPAT NTB diterima langsung oleh Bapak Wahyudi, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, yang didampingi oleh Bapak Irwan, Asisten Tindak Pidana Umum Kejati NTB. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, konstruktif, dan penuh semangat kolaborasi untuk kemajuan penegakan hukum dan pembangunan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam peran strategis PPAT dalam mendukung tertib administrasi pertanahan melalui akta berbasis elektronik, penguatan manajemen risiko profesi, serta perlindungan hukum bagi PPAT pasca pemberlakuan KUHP Nasional. Topik ini dinilai krusial di tengah percepatan transformasi digital layanan pertanahan dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas hukum.

Ketua Pengwil IPPAT NTB, Dr. Saharjo, menegaskan bahwa PPAT bukan sekadar pelaksana teknis pembuatan akta, melainkan mitra strategis negara dalam menjaga kepastian hukum, mencegah sengketa pertanahan, serta menciptakan iklim investasi yang sehat di Nusa Tenggara Barat.

“IPPAT NTB berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mendukung reformasi hukum dan digitalisasi layanan pertanahan, demi NTB yang maju, tertib, dan berkeadilan,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB menyatakan kesediaannya untuk hadir dan membuka secara resmi Seminar Pengwil IPPAT NTB yang akan dilaksanakan pada 12 Februari 2026. Kehadiran Kajati NTB tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara aparat penegak hukum dan PPAT dalam membangun sistem hukum pertanahan yang modern dan berintegritas.

Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Jefri Maulidi, menyampaikan bahwa seminar ini dirancang tidak hanya sebagai forum ilmiah, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi gagasan dan penguatan kapasitas PPAT agar semakin adaptif terhadap perubahan regulasi dan tantangan hukum ke depan.

Silaturahim ini menegaskan bahwa pembangunan Nusa Tenggara Barat tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada fondasi hukum yang kuat, profesional, dan berorientasi masa depan. IPPAT NTB siap mengambil peran strategis tersebut bersinergi, bertransformasi, dan bergerak bersama untuk NTB yang lebih maju.