RADIO LOMBOK FM, Lombok Tengah-Sejumlah  Guru Tidak Tepat (GTT) dikabupaten Lombok Tengah yang tergabung dalam Aliansi Guru Anti Pejabat Penjajah (Aruan Bajah) Lombok Tengah mendatangi Kantor DPRD Lombok Tengah, Senin 27\06\2016. Aksi yang dilakukan puluhan guru GTT tersebut untuk mempertanyakan terkait adanya dugaan pungutan Liar (Pungli) Tunjangan  sertifikasi guru  yang diduga dilakukan Oleh Oknum pegawai PMPTK Dinas Dikpora Lombok Tengah.

M.Hanan koordinasi aksi mengatakan, Kami merasa terpanggil untuk mempertanyakan terkait dengan adanya oknum yang bermain di dinas dikpora Loteng untuk melakukan Pungli terhadap anggaran dana sertifikasi guru di Lombok Tengah.

Wire Haris mengatakan hal yang sama untuk mempertanyakan pungli di dinas dikpora. Kasus ini ibarat gunung es, karena mungkin baru diketahui oleh publik. Ada guru yang sudah menyampaikan kepada kami, guru itu menyetorkanya ke bendahara sebesar Rp 100 ribu.

“Dan itu instruksi dan Kabid PMTK. Dana itu sudah disetor melalui Bendahara,” Tegasnya.

“Kami minta supaya persoalan ini dituntaskan, dan tidak lagi terjadi kedepanya. Jagan Sampai Guru menjadi sapi perah para oknum pejabat,”Tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PMPTK Dinas Dikpora Loteng H.M.Tamrin mengatakan, Terkait dengan persoalan itu, Jumlah tunjangan profesi itu bervariasi ada yang dapat Rp. 100 ribu perbulan, dan ada juga para guru yang mengembalikan tunjangan itu karena adanya temuan dari audit BPKP.

“Terkait dengan adanya info pungli itu tidak ada pemotongan, karena dana itu masuk ke rekening masing-masing guru itu,”.

Mastah Kasi PMTPK menjelaskan , awal persoalan itu terjadi,  ada oknum wartawan  yang datang, dan memberikan data nama-nama wartawan yang akan diberikan THR. Akan tetapi, kami tidak pernah memotong, tetapi kami diberikan seikhlasnya .

“Jumlah dana yang sudah terkumpul itu Rp 17 Juta dan per sekolah itu memberikan Rp 100- 250 ribu per sekolah seikhlasnya, Bukan per guru,”Tegasnya.

Dijelasknya, dana yang terkumpul Rp 17 juta itu digunakan untuk oknum wartawan, Operasional tamu dari jakarta, dan THR untuk rekan-rekan honorer di Dikpora.

“Siapa yang datang itu yang kami berikan THR,”Tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah Didik Arista yang menerima puluhan Guru GTT tersebut menyampaikan,  Permasalahan ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. “Persoalan ini juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian,”Tegasnya|010|035|