LOMBOK FM – Proyek pembangunan gedung baru DPRD yang sudah mulai dibangun pada 5 November lalu menelan biaya Rp 6,608.065.000,00 milyar. Sebagian besar dari total biaya itu diserap untuk pembuatan sejumlah ruangan anggota DPRD yang akan menghabiskan biaya sekitar puluhan juta per ruangannya. Ketua LSM Garap NTB Samsul Hamdani mengatakan, diperkirakan satu ruangan anggota Dewan rata-rata luasnya mencapai  puluhan meter persegi. Berdasarkan pantauan Garap NTB, pembangunan pondasi fisik gedung publik dihargai sekitar juta rupiah per meter persegi. Angka ini bisa naik dan bisa kurang.”Ini berdasarkan pantauan kita Garap NTB,” ujarnya minggu (21/12) dipraya kemarin. Dengan data demikian, rata-rata biaya yang akan dihabiskan untuk fisik satu ruang anggota DPRD Kab Lombok Tengah mencapai rausan juta rupiah. Perlu diingat, harga ini hanya untuk fisik dasar gedung. Belum termasuk mebel, aksesori, dan kelengkapan lain. Harganya tak jauh berbeda dengan harga satu Hotel di kawasan Pantai Kute berikut isinya. Satu ruangan ‘mewah’ ini akan diisi oleh masing masing ketua  Fraksi serta para anggota Dewan,  Samsul Hamdani menambahkan,rencana  gedung baru dengan dua lantai ini sudah mulai dibangun di atas lahan bekas Kantor tempat penempatan Alat Alat Berat PU. Rencana pembangunan gedung baru DPRD Kab Lombok Tengah yang tergolong mewah ini menuai keluhan dari warga setempat yang tidak dilibatkan dalam pekerjaan. Hanya beberapa orang yang dilibatkan sebab pihak dinas PU berdalih pembangunan Gedung awal hanya pondasi saja, “ nanti jika pembangunan gedung berlantai mulai maka akan dilibatkan masyarakat diwilayah sekitar. “ ujar HL Rasyidi kepala dinas  ESDM PU belum lama ini. Dana sebesar Rp 6.608.065.000.00 Milyar yang dianggarkan oleh pemerintah melalui dana APBD 2014 ini dimenangkan Oleh PT SEKAWAN SEJATI UTAMA. “ setelah kita melakukan pengkajian apa mungkin dana sebesar ini bisa bagus kualitas pekerjaannya.  jika hasil pantauan kami maka pembangunan pondasi gedung DPRD Kab Lombok Tengah bisa menelan Biaya sekitar Rp 6.756.876.625 milyar, baru kualitasnya bisa maksimal.“kata Samsul Hamdani. Ia menambahkan diminta anggota DPRD yang Baru serta masyarakat agar melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan gedung kantor DPRD yang Baru dimulai pembangunannya tersebut sebab dikemudian hari nanti mereka juga akan menempatinya. Selain itu pihaknya menanyakan pembangunan gedung itu apakah  sudah dimusyawarahkan oleh DPRD kepada masyarakat. “ ini kan asset daerah kemudian diperuntukkakn untuk Legislatif pasalnya analisa komisi DPRD yang menyetujui  apakah layak atau tidak kantor Dewan yang sekarang itu harus dipertanyakan. “ ujar Samsul kesal.  Ia menduga ada kong Kalikong Antara Dewan Komisi yang membidanginya menyetujui bersama dengan Instansi Terkait  Dalam Hal Ini dinas ESDM PU selaku Pengguna Anggaran (PA) , alasan kantor DPRD yang dipindah sekarang itu apa. Apakah Tanah itu bentuknya Hibbah atau dibeli. ” Tanya Samsul Lagi. |003