TANJUNG, Lombok FM – Belum adanya laporan yang masuk ke Pemkab Lombok Utara terkait dengan penggunaan anggaran yang dikelola pemerintah desa di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, membuat tim monev turun melakukan pembinaan.

Kendati demikian, beberapa kepala desa dan sekertaris desa berjanji akan membuat laporan penggunaan anggaran, baik yang dari APBN, dana perimbangan ataupun dana desa secara maksimal sesuai dengan bukti pengeluaran keuangan.

Seperti diungkapkan Sekertaris Desa (Sekdes) Senaru, Raden Riasih didepan tim monev Kabupaten Lombok Utara kemarin, yang mengaku masih mengalami kesulitan dalam membuat pelaporan.

“Kesulitan ini disebabkan karena baru pertama kali desa mengelola dana yang cukup besar sebagai implementasi dari UU Desa, sehingga  kami di desa masih banyak keterbatasan, baik dilihat dari segi pemahaman secara administrasi pelaporan itu sendiri ataupun sistem pengelolaannya”, jelas Raden Riasih.

Selain itu, kata Riasih, keterlambatan ini juga dikarenakan belum sepahamnya pengurus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di Desa Senaru, sehingga kedepan semua pengurus akan diberikan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Sementara kepala Desa Senaru, Isa Rahman menjelaskan, bahwa dana desa yang dikelola sebesar Rp. 1,7 miliar dan yang sudah dicairkan sebesar Rp. 548 juta yang digunakan untuk membangun di lima dusun.

Terkait dengan pelaporan, menurut Isa Rahman, kesulitan ini terjadi karena mengingat kondisi desa Senaru yang jarak antar dusun yang satu dengan dusun lainnya cukup jauh, dan sangat kesulitan mencari tukang bangunan serta seringnya berubah-ubah aturan yang dibuat pemerintah.

“Dalam persoalan ini bukan murni kesalahan pemerintah desa, namun regulasi yang dikeluarkan pemerintah sering berubah-ubah”, tandas Isa Rahman.|004|063|