Radio Lombok Fm, Lombok Utara—Kelompok masa yang mengatasnamakan diri aliansi masyarakat menolak kriminalisasi warga, mendatangi kantor DPRD KLU.

Masa yang berjumlah sekitar ratusan ini menuntut agar mencabut laporan DPRD KLU yang telah mempolisikan salah seoarang warga KLU dengan alasan pencemaran nama baik lembaga.

Selain itu, mereka mempertanyakan hasil kunjungan kerja yang selama ini dilakukan DPRD ke luar daerah. Demikian dikatakan koordinator umum aksi Marianto di Tanjung, Senin (15/08/2016).

“Kami sangat sesalkan kalangan DPRD yang alergi kritikan masyarakat terbukti dari dipolisikannya salah seorang warga KLU belum lama ini karena mengkritik kalangan DPRD,” tandas koordinator umum aksi Marianto.

Marianto mengatakan, dalam tuntutan massa DPRD diminta untuk meminta maaf kepada masyarakat KLU atas sikapnya melaporkan warga ke polisi. Pihaknya juga meminta agar DPRD sebaiknya melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi kunker keluar daerah.

Sementara Hamdan salah satu pendemo lainnya,  mengatakan anggaran Kunker dewan dianggarkan sebesar Rp 9,14 miliar per tahun, hal ini dianggap sungguh sangat fantasis namun demikian sangat tidak sebanding dengan kinerja DPRD. salah satunya menyangkut produk hukum yang dihasilkan selama ini.

Dimana perda inisiatif yang semestinya muncul dari dewan namun belum ada satupun selama ini. dan juga melihat dari 27 Ranperda yang diusulkan eksekutif, kalangan DPRD baru dapat diselesaikan 11 Raperda.

Aksi yang dilakukan mulai sekitar 09.30 Wita tersebut tidak mendapat respon kalangan anggota DPRD KLU. Dimana satupun tidak ada anggota DPRD di kantor pada senin kemarin, dikabarkan kalangan DPRD KLU pada saat waktu yang sama sedang ada diluar  membahas RPJMD di salah satu hotel yang ada di kawasan senggigi.

Kecewa dengan sikap DPRD yang dianggap alergi kritikan masyarakat, masa pun melempari telur busuk dan terasi hingga menyegel kantor dewan sebagai bentuk kekecewaan mereka, usai melakukan aksi penyegelan mereka melaksanakan salat gaib di halaman kantor dan berdoa bersama.

Tidak puas karena tidak ditemui kalangan DPRD pada senin pagi tersebut, para pendemo pun kembali menduduki kantor DPRD pada senin malam, yang mana pada waktu tersebut sekitar pukul 19.00 WITA kalangan DPRD bersama eksekutif melakukan sidang paripurna untuk membahas RPJMD.

Pada moment tersebut usai paripurna sekitar pukul 23.00 WITA para pendemo berupaya menemui pimpinan DPRD untuk menyampaikan tuntutan dalam aksi yang dilakukan, salah satunya terjadi kesepakatan antara anggota DPRD KLU dengan para pendemo untuk mencabut laporan terhadap RAB dikepolisian.

Terpisah, Kapolres Lombok Barat, AKBP Wingky Adhitio Kusumo, menyampaikan Terkait penyegelan kantor, Wingky menegaskan membuka kembali. Sebab, bagaimana pun itu merupakan fasilitas pemerintah dan untuk masyarakat juga.

Dalam demo yang dilakukan senin pagi kemarin, pihaknya telah menyiagakan 40 personil Sabhara Polres Lobar, 20 anggota Polres persiapan KLU dan 20 personil Polsek jajaran.

“Kita akan terus fasilitasi yang jelas mereka tidak melakukan aksi anarki,” tandas Wingky. |005|015|