LOMBOK TIMUR, Lombokfm.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur HL. Hasan Rahman mengatakan ke Lombokfm, setiap Pondok Pesantren yang ingin mendapatkan anggaran pihak ponpes harus rubah sisitem.
Sistem yang di maksud yaitu ponpes harus menggadang 1 orang sebagai koordinator ponpes.
“Karena ponpes itu kan ada SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, buat satu orang saja jadi koordinatornya untuk mendapat anggaran”, paparnya selasa 19/1/2016 saat di temui di kantornya.

kembali di katakannya, coba memberi kesempatan kepada para tuan guru di setiap ponpes untuk memaparkan apa yang menjadi kebutuhan ponpes. Dan pihak pemerintah bagian pendidikan harus mendata mana ponpes baru, dan yang menjadi kebutuhan apa saja.
” Dengan di jabarkannya setiap kekurangan di setiap ponpes yang di bina, kemudian pemerintah mendata mana ponpes baru, dan tanya kebutuhan mereka apa, tentu menyiapkan anggarannya nanti bisa di lakukan dan di sesuaikan”, paparnya.

Disinggungnya kembali, kenapa harus satu ponpes itu harus 1 koordinatornya, karena hanya sedikit yang paham tentang anggaran para pelaku ponpes, sehingga ada ponpes yang dapat anggaran ada yang tidak dapat.
” Yang tidak dapat karena tidak paham bagaimana cara mendapatkan anggaran itu, jadi ponpesnya, ia hanya begitu-gitu saja”, paparnya Hasan.

Maka dari hal tersebut ia berharap agar para pelaku ponpes harus menggunakan satu pintu di bagian anggaran, harapnya. (007)(036)