RADIO LOMBOK FM, Mataram, 12/04/2016 Ketua DPD Golkar Kota Mataram sekaligus Wali Kota Mataram, Haji Ahyar Abduh, enggan menanggapai lebih ihwal pemecatan dua orang kader senior partai Golkar yaitu Muhammad Amin dan Umar Said karena itu merupakan kewenangan DPD Provinsi dengan DPP.

“Jika masih ada permasalahan internal seharusnya dibicarakan baik-baik, saya tidak mau intervensi kewenangan DPP partai, karena terus terang masalah pecat memecat tidak tau saya. Saya tidak bisa memberikan komentar, saya sendiri belum tahu persis, saya tidak tahu itu, saya tidak mau menduga-duga seperti itu” kata Ahyar Abduh saat ditemui RADIO LOMBOK FM di kantor Wali Kota Mataram (12/04/2016).

Mencermati dinamika yang ada di internal partai, perbedaan-perbedaan pendapat itu sudah pasti ada karena tidak menutup kemungkinan kepentingan sebagai kader itu juga pasti ada, akan tepai semua itu juga sudah diatur dalam peraturan organisasi, bagaimana mengelola perbedaan pendapat, sepanjang perbedaan itu  bisa dikomunikasikan dan masih dalam koridor kiranya bisa masih bisa ditolerir.

Karena dia sebagai Ketua DPD Golkar Kota Mataram sekaligus Wali Kota Mataram, ia sangat memperhatikan pembinaan semua kader partai, pembinaan itu melalui jenjang-jenjang sudah diatur dalam kepartaian, termasuk juga apa yang menjadi tolak ukur adalah semua kader harus memiliki komitmen memangaun kebesaran partai serta memenuhi  prinsip Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT) partai Golkar.

Seorang kader yang masih bisa dilakukan pembinaan-pembinaan tentu partai akan melakukan pembinaan, kecuali kalau seorang kader itu merugikan partai, baru akan diberikan sanksi-sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kepartaian. Tambahnya lagi partai itu memliki AD/ART dan peraturan organisasi (PO).

Ahyar Abduh menegaskan bahwa ia tidak menyikapi atau mengomentari , kerena ihwal pemecatan dua kader senior partai Golkar ia tidak tahu, namun karena ia sebagai kader partai, ia mengharapkan semua kader bisa tetap menjaga soliditas. “karena kita saat ini tengah konsentrasi begaimana partai ini betul-betul siap menghadapi  dinamika politik di NTB” ujarnya.

Namun apapun sikap partai terhadap kader, semuanya harus sesuai dengan AD/ART, harus sesuai dengan peraturan-peraturan organisasi, sehingga dalam hal ini sesuai dengan kapasitasnya sebagai ketua DPD Golkar Kota Mataram akan mengikuti semua keputusan, “karena itu merupakan urusan DPD Provinsi dengan DPP” pungkasnya.(011|007)