Published On: Tue, Jun 23rd, 2020

Pendapat Hukum PSHT NTB atas Putusan Perkara Sengketa Yayasan SHT No. 34/PDT.G/2019/PN.MAD

dibaca 438 kali
Share This
Tags

RADIO LOMBOK FM, Madiun – Pada tanggal 18 Juni 2020, PN Negeri Madiun menjatuhkan putusan “gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijkberklaard disingkat NO) atas gugatan para Penggugat, yaitu Sdr.Andreas Eka Sakti dan Sdr. Wahyu Subagiono dalam perkara sengketa Yayasan Setia Hati Terate (SHT) No. 34/PDT.G/2019/PN.MAD. Ada beragam opini dan komentar yang keliru atau sengaja membuat keliru, seolah-olah putusannya “gugatan ditolak”. Padagal putusannya adalah “gugatan tidak dapat diterima”.
Surat terbuka ini akan menyampaikan tentang: apa maksud “gugatan tidak dapat diterima” ? Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat, apabila putusan “gugatan tidak dapat diterima” ? Apa konsekuensi hukum putusan itu terhadap kepengurusan Ketua Umum PSHT Drs. Moerdjoko HW hasil Parluh PSHT 2017 ? Dan bagaimana sikap Tim Hukum PSHT NTB dalam menyikapi putusan itu ?
Apa “gugatan tidak dapat diterima” itu ?
Ada tiga bentuk putusan dalam sengketa perdata, termasuk sengketa Yayasan SHT, di antaranya:
1. Gugatan dikabulkan.
2. Gugatan ditolak.
3. Gugatan tidak dapat diterima.
Putusan perkara ini dalam kategori nomor 3. Berikut beberapa contoh pertimbangan hukum, sehingga “gugatan tidak dapat diterima”.
• Penggugat (subjek hukum) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat suatu objek gugatan.
• Objek sengketa tidak jelas alias kabur (obscuur lebel). Misal, lokasi objek yg digugat keliru (error’ in objecto).
• Pihak yang digugat (Tergugat) keliru (error in subjecto).
• Pengadilan tidak berwenang mengadili (terkait kewenangan absolut pengadilan), dan masih ada alasan-alasan lain.
Kesimpulannya, putusan “gugatan tidak dapat diterima” menyangkut hukum formiil tentang tata cara berperkara di depan pengadilan. Hakim belum memeriksa dan memutus pokok perkara gugatan (hukum materiil). Bentuk putusan ini belum menentukan siapa yang menang atau kalah dan yang berhak menguasai Yayasan SHT.
Salah satu pertimbangan hukum putusan sehinggga “gugatan tidak dapat diterima” dalam perkara ini (a quo) karena ada sengketa Yayasan SHT yang masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung dan belum mendapat putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Upaya hukum atas putusan “gugatan tidak dapat diterima”
Ada dua cara yang dapat ditempuh para Penggugat, apabila “gugatan tidak dapat diterima”, yaitu:
• Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
• Mengajukan gugatan ulang di PN Madiun.
Konsekuensi putusan terhadap keabsahan kepengurusan Ketua Umum PSHT Drs. Moerdjoko HW.
Jawabannya adalah tidak ada sama sekali. Putusan perkara sengketa Yayasan Setia Hati Terate (SHT) di PN Madiun tersebut tidak berakibat hukum sama sekali terhadap keabsahan kepengurusan Ketua Umum PSHT Drs. Moerdjoko HW hasil Parluh PSHT 2017. Selain itu, putusan tersebut juga tidak berimplikasi hukum terhadap seluruh Pengurus Cabang hasil Parluh PSHT 2017.
Sikap Tim Hukum PSHT NTB
Tim Hukum PSHT NTB tetap mempertahankan sepenuh hati kedudukan PSHT – Pusat Madiun dengan Ketua Umum Drs. Moerdjoko HW di Padepokan Agung PSHT, Jl. Merak No. 10, Nambangan Kidul, Kota Madiun, Jawa Timur. Sikap ini diambil, karena musabab :
• PSHT – Pusat Madiun sah memiliki hak sejarah dan hukum atas Yayasan SHT;
• Pengurus PSHT – Pusat Madiun dengan Ketua Umum Drs. Moerdjoko HW telah memenangkan gugatan perkara sengketa hak cipta yang diajukan oleh Pengurus PSHT yang diketuai Dr. Ir. Muhammad Taufik, SH, MSc dalam perkara No. 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.
• Pengurus PSHT – Pusat Madiun dengan Ketua Umum Drs. Moerdjoko HW memenangkan gugatan pembatalan badan hukum Perkumpulan PSHT yang diketuai Dr. Ir. Muhammad Taufik, SH, MSc dalam perkara No. 217/G/2019/PTUN.JKT di Pengadilan TUN Jakarta.
• Putusan pengadilan/Mahkamah Agung terhadap sengketa Yayasan SHT sama sekali tidak memiliki implikasi hukum terhadap keberadaan dan keabsahan Pengurus PSHT Pusat Madiun dengan Ketua Umum Drs. Moerdjoko HW hasil Parluh 2017. Karena Pengurus PSHT memiliki hak sejarah dan hak hukum terhadap Yayasan SHT.

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah