RADIO LOMBOK FM,MATARAM — Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendapat sorotan. Program yang bertujuan mendorong kemandirian lulusan vokasi itu dinilai belum sepenuhnya siap diterapkan tanpa dukungan sistem pendampingan yang kuat.

Pemerhati pendidikan dan pemberdayaan NTB, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., menilai kebijakan tersebut berisiko tidak efektif jika langsung mendorong lulusan menjadi wirausaha tanpa kesiapan yang memadai. Ia menyebut, langkah tersebut terkesan prematur karena belum didukung fondasi usaha yang cukup.

“Pemberian akses kredit sejak awal tanpa memastikan kesiapan usaha justru bisa menimbulkan risiko. Tidak semua lulusan siap langsung terjun menjadi pengusaha,” ujarnya, Selasa (22/4/2026).

Saharjo yang juga dikenal sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) NTB serta notaris aktif di Lombok, menilai KUR sejatinya merupakan instrumen keuangan, bukan instrumen pemberdayaan. Oleh karena itu, penggunaannya untuk mendorong kewirausahaan dinilai perlu diimbangi dengan sistem pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Menurutnya, tanpa dukungan literasi bisnis, kemampuan manajerial, dan pendampingan intensif, usaha yang dirintis alumni berpotensi gagal pada tahap awal. Hal ini tidak hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga berisiko meningkatkan angka kredit bermasalah di sektor perbankan.

“Jika tidak dimitigasi dengan baik, ini bisa menjadi bumerang. Bukannya memberdayakan, justru berpotensi melahirkan banyak usaha yang tidak bertahan lama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran sekolah yang dinilai masih terbatas dalam program tersebut. Saat ini, sekolah hanya berfungsi sebagai pemberi rekomendasi administratif. Padahal, menurutnya, lembaga pendidikan seharusnya berperan lebih jauh sebagai inkubator bisnis yang membina alumni sejak tahap awal perintisan usaha.

“Sekolah tidak cukup hanya meluluskan, tetapi juga harus membimbing alumni hingga usahanya benar-benar berjalan,” katanya.

Selain itu, Saharjo menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan pasar. Tanpa pemetaan sektor usaha yang jelas, dikhawatirkan akan muncul usaha-usaha serupa yang saling bersaing di pasar yang terbatas.

Sebagai solusi, ia mengusulkan pendekatan bertahap, dimulai dari tahap pra-inkubasi di sekolah, dilanjutkan dengan inkubasi melalui pendampingan intensif, hingga akhirnya pemberian akses pembiayaan bagi usaha yang telah teruji.

“Modal seharusnya diberikan pada usaha yang sudah terbukti berjalan, bukan pada ide yang masih belum matang,” jelasnya.

Meski memberikan catatan kritis, Saharjo tetap mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam mendorong lulusan vokasi agar tidak bergantung sepenuhnya pada lapangan kerja formal. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini harus diukur dari keberlanjutan usaha yang dibangun.

“Tolak ukurnya bukan pada jumlah kredit yang tersalurkan, tetapi berapa banyak usaha alumni yang bertahan dan mampu membuka lapangan kerja,” pungkasnya.