RADIO LOMBOK FM,Lombok Tengah — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah, Drs. H. L. Herdan, M.Si., menegaskan pentingnya sinergi antara pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan bahasa negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan modern.

Hal tersebut disampaikan saat dirinya menjadi narasumber dalam kegiatan pembinaan lembaga terkait pengutamaan bahasa negara yang digelar oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini berlangsung di ruang Amphi Teater Politeknik Pariwisata Lombok dan diikuti oleh berbagai perwakilan dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga sektor swasta.

Dalam pemaparannya, Herdan menekankan bahwa teknologi informasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan, khususnya dalam penyusunan naskah dinas dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Menurutnya, penerapan teknologi tidak hanya membantu mempercepat proses administrasi, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola yang lebih tertib dan efisien. Ia menyebutkan bahwa digitalisasi harus menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

“Dengan dukungan teknologi, penyusunan naskah dinas dapat dilakukan lebih sistematis dan sesuai standar. Di sisi lain, informasi kepada masyarakat juga bisa disampaikan dengan lebih cepat dan menjangkau lebih luas,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi harus tetap diimbangi dengan penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap komunikasi resmi. Menurutnya, kualitas bahasa menjadi faktor penting dalam menjaga kejelasan dan kredibilitas informasi yang disampaikan pemerintah.

“Teknologi hanyalah sarana. Sementara itu, bahasa adalah fondasi utama dalam komunikasi. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan beriringan,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam mengutamakan bahasa negara, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif, dan profesional.