RADIO LOMBOK FM,Mataram — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusa Tenggara Barat, Stanley, menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki posisi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan upgrading Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) NTB yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, 21 April 2026.

Menurut Stanley, peran IPPAT tidak hanya sebatas menjalankan fungsi administratif dalam pembuatan akta tanah, tetapi juga menjadi bagian dari sistem yang menggerakkan ekonomi riil.

“IPPAT memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Layanan yang diberikan tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kontribusi sektor pertanahan terlihat dari capaian penerimaan negara sepanjang 2025. Dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tercatat pemasukan sebesar Rp177,6 miliar. Sementara dari Pajak Penghasilan (PPh) sektor pertanahan mencapai Rp501 miliar.

Selain itu, nilai ekonomi dari hak tanggungan yang tercatat mencapai Rp7,7 triliun. Angka tersebut mencerminkan besarnya peran sektor pertanahan dalam mendukung akses pembiayaan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ketika kepastian hukum atas tanah terjamin, kepercayaan meningkat, investasi tumbuh, dan ekonomi ikut bergerak. Di sinilah peran penting IPPAT bersama BPN,” jelas Stanley.

Sementara itu, Ketua IPPAT NTB, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara PPAT, BPN, dan berbagai pemangku kepentingan di daerah.

Ia menegaskan bahwa profesi PPAT memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi.

“Ini bukan sekadar angka statistik. Dari transaksi yang tertib hukum, lahir penerimaan negara, pembiayaan usaha, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Saharjo juga menekankan komitmen IPPAT NTB untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan anggotanya. Menurutnya, setiap akta yang dihasilkan mengandung tanggung jawab besar terhadap kepercayaan publik dan perputaran ekonomi.

“Kami akan terus menjaga integritas dan kualitas. Karena di balik setiap akta, ada kepercayaan masyarakat dan dampak ekonomi yang luas,” katanya.

Ia menambahkan, sinergi dengan BPN sebagai mitra utama harus terus diperkuat agar sistem pertanahan nasional berjalan optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Kegiatan upgrading ini dinilai menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus mempererat kolaborasi antar pemangku kepentingan.

“Jika sektor pertanahan dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas, maka ia akan menjadi pilar utama dalam mendorong NTB yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.

Dengan kontribusi ekonomi yang telah mencapai triliunan rupiah, sektor pertanahan diproyeksikan tetap menjadi salah satu motor penggerak utama pembangunan di Nusa Tenggara Barat.