RADIO LOMBOK FM-mataram, Kota Mataram terpilih sebagai tuan runah kegiatan “Temu Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Pejabat Daerah” yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 September 2016 mendatang.

Acara tersebut akan dihadiri oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah NTB dari unsur KAHMI. Hal tersebut dikatakan Ketua Majelis KAHMI Wilayah NTB, H. Didi Sumardi, SH, pada konferensi pers di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu, 31/08/2016.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut, akan dibuka langsung oleh Gubernur NTB, TGH. Muhammad Zainul Majdi MA, dan akan dihadiri pula oleh Wakil Presiden RI, DRS.H. Muhammad Jusuf Kalla di Mataram dan Ketua Presidium KAHMI Nasional, Prof. Mahfud MD.

Didi mengatakan pada kegiatan ini, para pejabat dari unsur KAHMI akan berbicara masalah konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua BPK RI, Hari Azhar Azis, Ketua DPR RI H. Ade Kamarudin, Ketua DPD RI, Irman Gusman, seluruh Kepala Daerah dari unsur KAHMI termasuk pimpinan DPRD seluruh daerah.

Didi berharap para pejabat dari unsur KAHMI dapat melakukan refleksi seluruh kelebihan dan kekurangan tata kelola pemerintah di daerahnya masing-masing.

“Yang terpenting adalah melakukan refleksi tata kelola yang sedang berjalan, plus dan minusnya,” ungkapnya Didi juga menambahkan, dalam diskusi yang dihadiri 517 pejabat terkonfirmasi itu, akan membahas juga perbaikan-perbaikan dari usulan masing masing pejabat tersebut, sesuai dengan perspektif masing-masing.

“Kami para pejabat publik yang berunsurkan KAHMI memiliki satu komitmen, yaitu menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Rumusan hasil dari diskusi tersebut nantinya, dikatakan Didi akan dijadikan rekomendasi dan dibacakan pada temu nasional alumni HMI nantinya.

Sementara itu, Ketua Panitia Nasional Drs. Manimbang Khariady menyabut kegiatan “Temu Nasional Alumni HMI

Sementara itu, Ketua Panitia Nasional Drs. Manimbang Khariady menyabut kegiatan “Temu Nasional Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik Daerah” dihajatkan dalam rangka untuk memperkuat komitmen KAHMI dalam mengawal para anggotanya yang menjadi Pejabat Publik agar dalam mengemban amanah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yg baik.

Selain itu, melalui forum ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melahirkan kebijakan dan program yg berbasis kepentingan rakyat termasuk merumuskan pokok pikiran/rekomendasi utk mendorong terwujudnya tata kelolah pemerintah yg baik dan mensejahterakan dan ammpu memperkuat Sinergitas Pusat dan Daerah. (003)