LOMBOK TENGAH,lombokfm.com – Komandan Distrik Militer (Kodim) 1620 Lombok Tengah, Letkol Inf Erie Tri Hartanto menjelaskan, tidak ada anggota TNI yang bentrok dengan warga pada saat pengawalan pendataan warga yang tanahnya masuk dalam pembangunan dam Mujur oleh BWS pada hari Sabtu 28/11/2015 lalu di Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah.

“Tidak ada anggota TNI yang bentrok dengan warga, untuk anggota yang membawa senjata itu sebenarnya baru habis mengikuti minggu militer,” Ungkapnya.

Ia mengatakan, pihaknya turun kesana untuk memperjelas warga yang mau dan yang tidak mau tanahnya untuk dibebaskan untuk pembangunan dam Mujur tersebut,Sebab permasalahan ini sudah terlalu lama dan tidak pernah selesai.

“Kita hanya ingin mengetahui mana warga yang mau dan tidak mau saja, karena pembengunan dam mujur ini merupakan proyek pusat,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, pihaknya juga sudah rapat dengan PLH Bupati, Kapolres dan yang lainnya tentang permasalahan itu. Hasil dalam rapat tersebut akan dilaksanakan negosiasi kembali dengan masyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala Pos Ramil Praya Tengah, Letkol Suparman mengatakan, pihak TNI hanya meangawal untuk melakukan pendataan yang dilakukan oleh pihak BWS saja dan tiga hari sebelum dilakukan pendataan juga sudah ada kegiatan sosialisasi oleh camat, pemeritah dan kepala desa yang dihadiri oleh lima ratus warga yang dilaksanakan di kantor desa Kelebuh.

“Hanya tanah yang ada di Desa Kelebuh ini saja yang belum dibebaskan kalau yang lainnya sudah dibebaskan semua,” ungkapnya.

Terpisah camat praya tengah, sahri mengungkapkan tidak ada bentrok, cuma warga menolak untuk dilakukan pendataan yang tanahnya masuk untuk pembangunan dam mujur tersebut.|003|01|