RADIO LOMBOK FM – Salah satu sumpah janji netralitas Komisi Pemelihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lombok Utara yang belakangan menjadi sorotan publik adalah ucapan siap “talak 3”.

Sumpah tersebut disampaikan 4 komisioner KPUD KLU didepan puluhan pendemo pada senin, 28 September lalu, yang kini mengundang reaksi dari berbagai kalangan terutama para aktivis perempuan.

KPUD KLU mempertaruhkan keutuhan rumah tangganya demi sebuah sikap politik netral pada Pilkada KLU 9 Desember 2015 mendatang.

Semnetara kalangan aktivis perempuan mendesak ketua KPUD segera mencabut sumpah tersebut, karena dinilai tindakan melecehkan kaum perempuan.

Mengkalrifikasi hal tersebut, komisioner KPUD Divisi Sosialisasi Abdul Karim dalam siaran persnya kemarin mengaku pihaknya tidak ada maksud merendahkan martabat atau melecehkan kaum perempuan.

Abdul Karim menegaskan sumpah itu dilakukan dibawah tekanan para demonstran, namun terlepas dari itu netralitas pada pilkada merupakan harga mati seperti menyayangi istri.

Dikatakan, pihaknya mengapresiasi kritik masyarakat soal kinerja KPUD, namun diminta jangan sampai kritikan itu menghilangkan substansi kritik dan masukan mengenai verifikasi daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tengah disemprunakan KPUD.

Sebelumnya belasan warga dari Jaringan Masyarakat Peduli Pilkada (JAMPI) Lombok Utara melakukan aksi unjukrasa di kantor KPUD memprotes KPUD atas temuan sebanyak 12 Ribu DPS ganda serta temuan ribuan warga yang tak masuk kedalam DPS atau DPSHP. 004| 027|