Pengwil IPPAT NTB dan Kanwil BPN NTB Perkuat Sinergi Layanan Pertanahan
dibaca 16 kali
RADIO LOMBOK FM, Mataram, 1 April 2026 — Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nusa Tenggara Barat menggelar pertemuan strategis dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB pada Rabu (1/4). Pertemuan ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan pertanahan di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) se-NTB.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengwil IPPAT NTB bapak Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., bersama jajaran pengurus yakni bapak Afippudin, ibu Gracia Guana Murti, ibu Baiq Lili dan ibu Baiq Shofi. Dari pihak BPN NTB, hadir Kepala Kantor Wilayah NTB bapak Stanley beserta jajaran, di antaranya bapak Rury dan bapak Supriadi.
Dalam forum tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai aspek pelayanan pertanahan, termasuk percepatan proses administrasi, peningkatan koordinasi teknis antara PPAT dan BPN, serta upaya menjaga kepastian hukum bagi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, disepakati akan digelar pertemuan lanjutan pada Sabtu, 4 April 2026 (siang), dengan mengundang seluruh Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah (Pengda) IPPAT se-NTB bersama jajaran BPN. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi forum konsolidasi untuk menyamakan persepsi dan memperkuat implementasi kebijakan layanan pertanahan di daerah.
Ketua Pengwil IPPAT NTB, Dr. Saharjo, menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara IPPAT dan BPN dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
“Sinergi ini bukan hanya soal koordinasi kelembagaan, tetapi tentang komitmen bersama untuk menghadirkan layanan pertanahan yang cepat, transparan, dan berkeadilan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh Kantah di NTB memiliki standar layanan yang selaras dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Saharjo.
Ia menambahkan, forum lanjutan yang akan digelar menjadi momentum penting untuk memperkuat kesamaan langkah antara PPAT dan BPN di tingkat daerah.
“Melalui pertemuan lanjutan nanti, kami ingin menyatukan persepsi sekaligus merumuskan langkah konkret agar pelayanan pertanahan semakin profesional dan akuntabel di seluruh NTB,” kata Saharjo.
