RADIO LOMBOK FM,Praya – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyusun arah kebijakan pembangunan dan penganggaran Tahun Anggaran 2027 melalui dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan dokumen tersebut mengacu pada RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2027 yang telah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam pemaparannya, pemerintah daerah menegaskan bahwa kondisi ekonomi Lombok Tengah menunjukkan tren yang positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,07 pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 72,96 pada 2027. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan dari 12,07 persen menjadi 10,68 persen, dengan target berada pada kisaran 9,20 hingga 10,14 persen pada 2027.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dari 3,34 persen menjadi 4,87 persen dan diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,36 hingga 6,34 persen pada 2027. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tetap menjadi motor penggerak ekonomi, didukung sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

Untuk tahun 2027, Lombok Tengah mengusung tema pembangunan “Penguatan Transformasi MASMIRAH” dengan lima prioritas utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, penguatan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta penguatan modal sosial dan budaya masyarakat.

Di bidang fiskal, pemerintah daerah mengakui masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, rasio kemandirian fiskal terus menunjukkan peningkatan seiring berkembangnya sektor pariwisata dan optimalisasi berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp2,57 triliun, meningkat sekitar Rp78,49 miliar dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp597,31 miliar, pendapatan transfer Rp1,95 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp26,63 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,57 triliun, yang dialokasikan untuk belanja operasi Rp2,06 triliun, belanja modal Rp172,09 miliar, belanja tidak terduga Rp2,5 miliar, dan belanja transfer Rp334,05 miliar. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta penguatan ketahanan pangan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat menjadi landasan penyusunan APBD yang efektif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Lombok Tengah yang Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Harmonis (MASMIRAH).