RADIO LOMBOK FM,Mataram – Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nusa Tenggara Barat menyatakan kesiapan penuh untuk berpartisipasi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II IPPAT Tahun 2026 yang akan berlangsung di Harris Hotel & Convention Serpong, Tangerang, Banten, pada 23–25 Agustus 2026.

Ketua Pengwil IPPAT NTB, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., menegaskan bahwa Rakernas menjadi agenda strategis yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan organisasi sekaligus memperkuat sinergi antaranggota dari seluruh Indonesia.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi dan penyusunan program kerja, tetapi juga wadah untuk menyatukan gagasan, mempererat hubungan antaranggota, serta memperjuangkan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Rakernas merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk memperkuat kebersamaan dan membangun kolaborasi demi kemajuan organisasi serta profesi PPAT di masa mendatang,” ujar Dr. Saharjo.

Ia menambahkan, Pengwil IPPAT NTB akan memanfaatkan momentum Rakernas untuk memberikan kontribusi pemikiran dan masukan konstruktif dalam berbagai pembahasan yang berkaitan dengan pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas layanan profesi.

Selama beberapa tahun terakhir, IPPAT NTB terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kapasitas anggota melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan program sosial kemasyarakatan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah mendukung pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Administrasi Pertanahan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB.

Melalui keikutsertaan dalam Rakernas II IPPAT 2026, Pengwil IPPAT NTB berharap dapat membawa semangat baru untuk memperkokoh organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta memperluas manfaat kehadiran IPPAT bagi masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, IPPAT NTB optimistis Rakernas II IPPAT 2026 akan menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi sebagai mitra strategis dalam mendukung tertib administrasi pertanahan dan pembangunan nasional.