RADIO LOMBOK FM, Lombok Utara – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menoreh prestasi yang membanggakan, Selasa (31/5) lalu, melalui Bupati Lombok Utara Dr.H.Najmul Akhyar, MH.

Menerima Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) untuk yang ke dua (2) kalinya bagi KLU dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan NTB (BPK RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun anggaran 2015. ‘’Alhamdulillah kita kembali menoreh predikat WTP tahun ini, kita ikhtiarkan agar predikat ini mampu untuk terus kita pertahankan ditahun-tahun yang akan datang tentu dengan upaya yang maksimal,”ungkap Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar.

Penyerahan LHP LKPD tahun anggaran 2015 itu disampaikan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat H.Wahyu Priono, yang Dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI perwakilan Nusa Tenggara Barat, Selasa (31/05).

Wahyu Priono mengatakan perlu untuk dijelaskan bahwa laporan pemerintah daerah dan pemerintah kota adalah merupakan perwujudan rasa pertanggung jawaban dari semua program kerja yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan selama ini.

Pemerintah daerah kabupaten/kota harus mampu melaksanakan tata pemerintahan dengan baik serta mampu untuk menginventarisir semua aset pemerintah daerah. Oleh sebab itu apa yang dihasilkan dari pelaporan pemda adalah laporan dari hasil pemerintah yang memuat opini atas laporan keuangan, laporan hasil pemerintah dengan sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemerintah dalam keputusan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa untuk saat ini yang menerima Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berjumlah 8 kabupaten/kota yang ada di NTB yakni kota Mataram, KLU, Loteng, KSB, Sumbawa, Dompu, Kota Bima, dan terakhir kabupaten Bima, kecuali Lombok Barat dan Lombok Timur baru meraih predikat WDP.

Ia sangat mengapresiasi keseriusan kepala daerah di NTB ini, sebab selama beberapa bulan ini dirasakan telah mampu menyelesaikan kewajibannya dalam membuat laporan yang dibutuhkan oleh BPK yang telah sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. “Saya juga mengucapkan selamat kepada Kabupaten Bima yang baru tahun ini mampu memperoleh Predikat WTP, semua ini dilakukan semata-mata untuk lebih menertibkan administrasi di pemda/pemkot.

Dan bagi kabupaten kota yang tahun ini mampu mempertahankan WTP saya juga ucapkan selamat semoga terus dapat ditingkatkan lagi apa yang menjadi kewajibannya terutama masalah asset,” singgungnya.

Dalam agenda penyerahan predikat tersebut nampak dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Kepala BPK RI perwakilan NTB, Para Kepala Daerah se-NTB, ketua DPRD dan juga tamu undangan lainnya( 005/001)