RADIO LOMBOK FM,Mataram – Berikan informasi hukum mengenai implementasi kebijakan terkait Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) bagi korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah NTB, Kanwil Kemenkumham NTB gelar sosialisasi pada Rabu (24/05) di Mataram.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pemerintah Indonesia untuk menjadi bagian dari keanggotaan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

“Ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mendorong pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian yang dan pendanaan terorisme, mendukung kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi investor,” jelas Zulhairi.

Penerapan prinsip mengenai pemilik manfaat dari korporasi ini merupakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana pendanaan terorisme yang dapat mengancam stabilitas dan integritas perekonomian dan sistem keuangan serta membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung dan tidak langsung, merupakan pemilik sebenernya dari dana atau saham korporasi yang memenuhi kriteria.

“Transparansi pemilik manfaat juga sangat erat kaitannya dengan investasi” ujar Notaris Saharjo saat paparkan materi sosialisasi kegiatan tersebut.

Kepercayaan investor terhadap korporasi di Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan transparan terkait pemilik manfaat suatu korporasi. Pemerintah berupaya untuk mendorong kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi investor”