LOMBOK FM – HM Mayuki S,Ag Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Lombok Tengah dalam  waktu dekat untuk meminta penjelasan sertau memantau  berkaitan dengan pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Jalan Raya kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah.” Nanti kita lihat berapa anggarannya dan bagimana proses pekerjaan proyek yang menelan anggaran Rp 6 milyaran rupiah tersebut.” Ucapnya di kantor Dewan Senen (05/01).  Ketua BK yang juga ketua Partai PPP itu mengatakan, mengenai anggaran serta kualitas pekerjannya pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan dinas PU, karena sesuai Tupoksinya proyek tersebut adalah dalam pengawasan dinas Pekerjaan Umum (PU) ESDM Kab Loteng, kondisi gedung Kantor Dewan sekarang nilainya hanya  Rp 6 Milyar. Ia juga menjelaskan, sesuai rencana  Pemda Gedung Kantor DPRD  akan dibangun dua (2) lantai. Nilai ini kata Mayuki S,Ag, belum termasuk perabot, asesoris, dan lain-lain, sehingga diperkirakan total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut sebesar puluhan Milyar lebih anggarannya melalui APBD pemda Loteng.  Sementara ditempat yang berbeda Samsul Hamdani Ketua LSM Garap NTB dalam kesempatan itu meminta  Pemerintah untuk menyampaikan hasil uji lab pekerjan PT Sekawan Sejati Utama (kontraktor) untuk disampaikan kepada semua Dewan agar anggota dapat mengetahui tingkat kualtas pekerjaan gedung tersebut. Selain itu, Samsul juga meminta penjelasan Pemerintah tentang pembangunan Kantor DPRD tersebut.  Kata dia, Kantor DPRD merupakan wajah Praya sehingga pihaknya meminta agar semua Pihak termasuk Anggota Dewan Yang Baru agar serius mengawasi pembagunannya apalagi jika proyek itu dikerjakan asal asalan. “ apalagi Proyek Gedung DPRD Yang baru itu menelan anggaran cukup besar akan menjadi sorotan masyarakat Loteng dan apakah mendesak sehingga harus dibangun sementara rakyat masih menderita.  Ia menambahkan, banyak SKPM yang membutuhkan dana untuk kegiatan program dimasyarakat dan Pembangunan  di Loteng apalagi masih banyak SKPM yang membutuhkan perbaikan kantor karena bangunannya sudah tua,misalnya Bangunan Gedung Dinas Dikpora Loteng namun tidak diloloskan anggarannya sekitar Rp 2 milyar untuk Dana rehab.“ mengingat kantor DPRD sudah dibangun, sehingga Kantor dinas Dikpora pembangunan kantor tersebut harus menunggu penganggarannya. “ ujarnya. Pernyataan ini kata Samsul untuk menyamakan persepsi antara DPRD dengan Pemerintah karena ada suara informal di luar tentang ada terindikasi kongkalikong yang luar biasa atas pembangunan Kantor DPRD yang baru. Oleh karena itu Samsul Hamdani mengajak semua fraksi  DPRD untuk bersuara. “Mari suarakan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi yang ada”, harapnya. |004.006