RADIO LOMBOK FM,Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai rencana penghapusan tenaga honorer.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Tengah, H.M.Nursiah, Jum’at (31/1) di Praya mengatakan, sejatinya pemerintah daerah akan mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, kebijakan itu tentu akan mengganggu pelayanan dasar khususnya di sektor pendidikan. Karena jumlah guru PNS sampai saat ini masih sangat kurang. Dan tenaga honorer selama ini cukup membantu untuk menutupi kekurangan tersebut.

Kekurangan guru PNS  itu tidak hanya terjadi di sekolah yang ada di pelosok namun juga di kota Praya. Sehingga kalau terjadi penghapusan tenaga honorer guru maka akan ada optimalisasi terhadap tenaga guru PNS yang ada saat ini jumlahnya sangat minim.

“Mereka harus mengajar full 24 jam seminggu tapi lebih. Tapi pasti kewalahan nanti menangani kelas”,ujarnya.

Dia melanjutkan, saat ini jumlah tenaga honorer khusus guru di Lombok Tengah sebanyak 2.800 orang.  Mereka merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diangkat oleh kepala sekolah sesuai kebutuhan masing-masing sekolah dan sudah ada Surat Keputusan (SK) nya. Pengangkatan dilakukan saat terjadi moratorium rekrutmen CPNS.

“Sehingga keberadaan guru honorer itu bisa menutupi kekurangan tenaga guru PNS”,lanjut Sekda.

Pemerintah pusat diharapkan menyiapkan opsi lain kalau rencana pengapusan tenaga honorer ini benar-benar direalisasikan. Salah satunya adalah pemerintah pusat menambah jumlah formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan formasi guru saat rekrutmen CPNS nanti.

“Sehingga secara bertahap kebutuhan guru PNS akan terpenuhi”,katanya.

Dia juga berharap tenaga honorer khususnya guru tetap bekerja dengan baik. Karena penghapusan tenaga honorer tersebut masih sebatas rencana pemerintah pusat. Kebijakan ini juga belum tentu akan merugikan mereka dan diyakini akan ada pilihan lain yang lebih menguntungkan bagi mereka.(07/03).