RADIO LOMBOK FM,Lombok Tengah – Proses pembangunan sejumlah proyek Puskesmas Dinas Kesehatan Lombok Tengah, tahun 2015 dicurigai banyak bermasalah,Banyak kesalahan yang terjadi dalam proyek fisik yang sejatinya dihajatkan untuk rakyat banyak. Kesalahan ini ditemukan Pansus LKPJ DPRD Lombok Tengah tahun 2015, saat inspeksi mendadak (sidak) ke Puskesmas Batukliang Utara (BKU) II di Desa Tanak Beak, Rabu (20/4). Dewan menemukan ketidakberesan pada bangunan puskesmas senilai Rp 1,5 miliar itu.

Selain belum rampung, proses pengerjaannya  disinyalir tidak sesuai petunjuk teknis. Begitu juga material yang digunakan diduga tidak sesuai, Ketua Pansus LKPJ 2015, Lalu Mashudi mengaku kecewa dengan hasil pengerjaan proyek tersebut.

Menurut Mashudi, pengerjaan proyek dilakukan asal-asalan.  Informasi yang ia terima, anggaran yang telah terserap dalam proyek tersebut sekitar Rp 800 juta. Namun jika melihat faktanya, anggarannya tidak sebesar itu.

Dikatakannya lagi, buruknya kualitas proyek adalah  bukti ketidakprofesionalan pihak kontraktor, serta lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait, khususnya Dinas Kesehatan.  Hal ini juga merupakan bukti lemahnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lombok Tengah dalam menentukan pemenang tender. “Sudah tahu waktu pengerjaanya singkat, kenapa dipercayakan kepada kontraktor yang tidak beres seperti ini,” tegas Mashudi.

Hasil temuan ini, lanjut Mashudi akan dibahas bersama anggota pansus lainnya. Dalam waktu dekat pihaknya berencana meminta keterangan dari Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait lainnya, serta meminta dukumen proyek di LPSE selaku penyelenggara lelang.

Untuk mengetahui adanya kerugian negara, pihaknya juga akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan audit.  Pihaknya juga akan menelusuri dugaan permainan oknum dari instansi pemerintahan. ‘’Terlepas dari semua itu, kasus ini kita harapkan bisa menjadi pelajaran bagi pihak-pihak terkait, khususnya LPSE agar lebih selektif dalam menentukan pemenang tender,’’ tandasnya

Sementara kontraktor pembangunan Puskesmas BKU II, Fadlan mengatakan, pengerjaan proyek sudah sesuai ketentuan. Hanya saja, pengerjaan terkendala cuaca yang tidak menentu (postmager). Ditambah kesulitan dalam mendapatkan pekerja dan beberapa kendala teknis lainnya.

Sesuai ketentuan, pihaknya telah mengembalikan 17 persen anggaran proyek ke negara. Itu artinya tidak ada kerugian negara dalam proyek tersebut. Fadlan pun mengaku siap mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, bahkan ke ranah hukum sekalipun. ‘’Kalau ada kerugian negara saya siap mempertanggungjawabkan,’’ uangkapnya.

Dalam proyek ini, ketau pasus DPRD yang diketuai oleh lalu Mas’ud kemudian memberikan rekomendasi agar dibongkar total, mengingat spek bangunanya tidak sesuai. Anggaran yang dikembalikan dalam pemutusan proyek itu juga tidak sesuai jika 17 persen. Maka, akan menjadi Rp 1,2 miliar, sedangkan yang sudah dihabiskan mencapai Rp 800 juta. ‘’Kalau demikian, harus dipertanyakan yang Rp 400 juta kemana. Makanya kita rekomendasikan agar dibongkar ulang bangunan puskesmas ini,’’ ungkap  Mashudi.

Tak hanya pembangunan Puskesmas BKU II yang bermasalah, tapi juga rehab pembangunan Puskesmas Batujangkih Kecamatan Praya Barat Daya tahun 2015. Proyek senilai Rp 388 juta yang dikerjakan CV Zahwa Cahaya Mandiri ini, terpaksa harus putus kontrak karena waktu pengerjaanya tidak mencukupi.

Inspektur Inspektorat Lombok Tengah, L Aswatara sebelumnya menyatakan, pihaknya sudah melakukan audit investigasi terhadap kedua bangunan puskesmas ini. Pihaknya diminta langsung Dinas Kesehatan, karena kedua kontraktor itu tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Hasilnya, keduanya akan di-black list dan tidak akan diberikan proyek selama batas waktu yang ditentukan aturan. ‘’Kita sudah periksa dan hasilnya sudah kita serahkan ke Dinas Kesehatan,’’ kata Aswatara.|003|016|