RADIO LOMBOK FM,Praya, 4 November 2025 — Dalam upaya memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya administrasi kependudukan, RADIO LOMBOK FM kembali menggelar program Dialog Publik Interaktif dengan tema “Pelayanan Administrasi Kependudukan: KTP, KK, dan Dokumen Vital Lainnya.”

Dialog ini akan dilaksanakan pada Rabu, 5 November 2025 pukul 10.00 WITA bertempat di Studio RADIO LOMBOK FM, dan akan disiarkan secara langsung kepada pendengar setia di seluruh Nusa Tenggara Barat.

Narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Ibu Anita Nindiana, S.Sos., yang akan menjelaskan secara menyeluruh tentang berbagai layanan administrasi kependudukan, mulai dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Surat Kematian, hingga pembaruan data kependudukan digital.

Dalam keterangannya, Ibu Anita Nindiana, S.Sos. menyampaikan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan agar masyarakat dapat mengakses dokumen penting secara cepat, mudah, dan transparan.

“Administrasi kependudukan bukan hanya soal dokumen, tetapi juga hak dasar warga negara. Melalui pelayanan yang cepat dan akurat, kami ingin memastikan seluruh warga Lombok Tengah memiliki dokumen resmi yang sah dan terlindungi secara hukum,” ujar Anita.

Program dialog ini juga akan menghadirkan sesi tanya jawab langsung dengan pendengar, agar masyarakat dapat menyampaikan berbagai kendala dan pengalaman seputar pengurusan dokumen kependudukan.

Pimpinan RADIO LOMBOK FM, Sandra menyambut baik kegiatan ini sebagai wujud nyata peran media dalam mendukung pelayanan publik.

“Radio Lombok FM selalu terbuka menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui dialog seperti ini, kita ingin menciptakan pemahaman bersama tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan untuk mendukung pembangunan yang lebih baik,” ungkapnya.

Acara ini diharapkan dapat menjadi ruang edukatif yang informatif, memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kependudukan yang inklusif, akurat, dan berkeadilan.