RADIO LOMBOK FM,The Mandalika, 27 Februari 2026 – Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah selatan Lombok sejak Selasa (24/2) mengakibatkan banjir di sejumlah titik sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pengelola kawasan menegaskan komitmen untuk memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh.

Melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB yang juga Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa banjir yang terjadi dipicu fenomena hidrometeorologi akibat curah hujan ekstrem. Kondisi ini diperberat oleh limpasan air dan sedimentasi dari daerah tangkapan air di wilayah hulu yang berada di luar kawasan KEK Mandalika, sehingga meningkatkan debit aliran menuju wilayah hilir.

Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa penanganan persoalan banjir tidak bisa dilihat secara parsial atau disederhanakan pada satu faktor saja. Diperlukan pendekatan hulu–hilir yang terintegrasi, melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten/kota.

“Peristiwa ini menjadi momentum evaluasi bersama lintas sektor untuk membangun sistem mitigasi bencana yang lebih terpadu dan permanen,” ujar Dr. Ahsanul Khalik.

Upaya yang didorong mencakup integrasi pengelolaan daerah tangkapan air, penataan sistem tata air kawasan, hingga pengendalian perubahan kontur lahan. Selain penguatan infrastruktur, Pemprov NTB juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan jangka panjang melalui perlindungan kawasan hulu dan sistem aliran air yang tertata dengan baik.

Pemerintah turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan wisatawan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat cuaca ekstrem tersebut. Meski faktor alam tidak dapat dihindari, langkah antisipatif yang komprehensif tetap menjadi prioritas.

Sementara itu, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengembang dan pengelola menegaskan bahwa kawasan telah dilengkapi sistem mitigasi hidrometeorologi, seperti drainase terintegrasi, kolam retensi, konsep eco-drainage, serta standar operasional prosedur tanggap darurat banjir.

Seluruh pembangunan di dalam kawasan disebut telah mengacu pada kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan–Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL–RPL), serta melalui mekanisme Design Committee yang melibatkan unsur pemerintah dan akademisi guna memastikan tata kelola lingkungan berjalan ketat.

PGS General Manager The Mandalika, Agus Setiawan, menyatakan bahwa pengembangan kawasan senantiasa berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, keberlanjutan lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. ITDC juga membuka ruang kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pengembangan kawasan berjalan terintegrasi dan memberikan manfaat bagi daerah.

Dalam penanganan teknis, ITDC telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I guna mempercepat normalisasi aliran air dan pembersihan sedimen menggunakan alat berat. Inspeksi lapangan dan evaluasi kapasitas drainase juga dilakukan sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian banjir.

Pemprov NTB dan ITDC sepakat bahwa ketangguhan kawasan menghadapi dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem hanya dapat dibangun melalui kolaborasi lintas sektor—melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

Peristiwa ini, menurut Pemprov NTB, menjadi pengingat penting bahwa menjaga Mandalika tetap aman, nyaman, dan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama, bukan ruang untuk saling menyalahkan, melainkan komitmen kolektif demi masa depan kawasan.