RADIO LOMBOK FM,Lombok Tengah – Pemerintah kabupaten lombok tengah  terus mendorong percepatan layanan pendidikan inklusif dengan mengedepankan perencanaan berbasis data. Upaya tersebut diwujudkan melalui Diskusi Terpumpun bertema “Menghadirkan Layanan Pendidikan Inklusif Tahun 2026” yang digelar di Ballroom Kantor Bupati, Selasa (24/2).

Kegiatan yang diinisiasi oleh ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan seluruh anak, termasuk yang memiliki hambatan belajar, mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas.

Kepala Bapperida Lombok Tengah, , menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil cut off Pendataan Profil Belajar Siswa (PBS) serta proses verifikasi dan validasi asesmen lanjutan yang dilakukan melalui jejaring Puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari total 9.934 peserta didik, sebanyak 5.317 siswa teridentifikasi mengalami hambatan fungsional belajar dengan kategori beragam, yakni 540 siswa kategori berat, 2.818 kategori sedang, dan 1.959 kategori ringan. Data ini dinilai menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih terarah, sistematis, dan tepat sasaran.

Temuan tersebut juga berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan daerah, termasuk penguatan karakter, literasi, numerasi, serta penanganan anak tidak sekolah yang masih menjadi perhatian bersama. Data PBS yang telah melalui proses validasi Dinas Kesehatan kini dimanfaatkan sebagai salah satu basis perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, , menegaskan bahwa angka 5.317 siswa dengan hambatan fungsional belajar menjadi sinyal kuat bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat dan terkoordinasi.

Menurutnya, pendidikan inklusif tidak bisa ditangani oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintah desa. Selain itu, dukungan dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat luas juga sangat dibutuhkan.

Ia turut mengapresiasi dukungan mitra pembangunan, termasuk perwakilan Pemerintah Australia melalui (DFAT) dan , yang selama ini mendampingi penguatan pembangunan berbasis data serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan di Lombok Tengah.

Kolaborasi tersebut diarahkan pada pemenuhan lima aspek akomodasi layak, meliputi akses fisik dan lingkungan, pembelajaran adaptif, penyediaan alat bantu dan teknologi asistif, dukungan sosial-emosional, serta tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel.

Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap setiap komitmen dukungan dapat dirumuskan secara konkret dan terukur, baik dari sisi sasaran, waktu pelaksanaan, maupun mekanisme pemantauan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya dapat segera dirasakan oleh anak-anak di Lombok Tengah.

Wakil Bupati pun menegaskan, forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada satu pun anak di Lombok Tengah yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu.