RADIO LOMBOK FM,MATARAM – Pergantian dan penyegaran pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan menjadi energi baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang lebih cepat, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nusa Tenggara Barat (Pengwil IPPAT NTB), Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., menyambut positif pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Kanwil BPN NTB maupun kantor pertanahan kabupaten/kota. Menurutnya, penyegaran organisasi merupakan langkah penting untuk memperkuat pelayanan publik di sektor pertanahan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.

“Pelayanan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, rasa aman masyarakat, dan mendukung iklim pembangunan yang sehat,” ujar Saharjo di Mataram, Kamis (4/6/2026).

Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN, sejumlah pejabat mendapatkan amanah baru baik di tingkat Kanwil maupun kantor pertanahan kabupaten/kota di NTB.

Saharjo menilai kehadiran para pejabat baru tersebut perlu segera diikuti dengan penguatan komunikasi dan koordinasi di daerah. Karena itu, ia mendorong seluruh Pengurus Daerah (Pengda) IPPAT se-NTB untuk aktif menjalin silaturahmi dan membangun hubungan kerja yang baik dengan jajaran BPN yang baru bertugas.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara kantor pertanahan dan PPAT akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Berbagai kendala administrasi maupun persoalan teknis di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat apabila komunikasi antarlembaga berjalan efektif.

“Saya berharap seluruh Pengda IPPAT se-NTB segera membangun koordinasi dengan pejabat BPN yang baru dilantik. Komunikasi yang baik akan menjadi kunci dalam menjaga pelayanan pertanahan tetap responsif dan kondusif,” katanya.

Sebagai organisasi profesi, Pengwil IPPAT NTB juga menyatakan kesiapan untuk memperkuat sinergi tersebut melalui forum komunikasi, diskusi teknis, hingga evaluasi pelayanan secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan pertanahan yang semakin profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Saharjo menegaskan bahwa masyarakat yang mengurus persoalan pertanahan umumnya datang dengan harapan besar dan sering kali menghadapi tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pelayanan yang ramah, jelas, dan cepat menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan.

Selain mendukung peningkatan pelayanan, Pengwil IPPAT NTB juga berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas para PPAT melalui berbagai program edukasi, peningkatan kapasitas, serta penguatan etika profesi.

“Semoga pejabat baru di lingkungan BPN NTB membawa semangat baru dalam pelayanan. Kami juga berharap seluruh Pengda IPPAT dapat menjadi mitra strategis yang aktif dalam mendukung pelayanan pertanahan yang semakin baik dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Saharjo.