Meninggalnya Pasien Gizi Buruk, Fauzan Mengaku Bertanggungjawab
dibaca 1,068 kali
RADIO LOMBOK FM,Lombok Barat – Meninggalnya pasien gizi buruk dan DBD dinilai merupakan kesalahan kolektif semua pihak. Plt Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid bahkan mengakui dirinya turut bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. “Ini merupakan catatan merah untuk semua pihak. Semua kita salah,” ujarnya di Gerung, Senin (22/2).
Ia menjelaskan, biasanya ada satgas yang dapat menindak lanjuti. Bahkan dalam bentuk nyata di lapangan. Namun, ini bukan hanya sekedar tugas satgas di lapangan. Orang yang berada disekitar penderita juga memiliki peran penting, Sebab mereka merupakan orang yang pertama mengetahui hal tersebut. “Ketika ada tetangga yang tertimpa hal tersebut, siapa yang paling berdosa? Yah tetangga di sebelahnya,” kata Fauzan memberijawaban.
Menurutnya, perlu dibenahi sistem informasi mulai dari dasar. Pemda Lobar akan melakukan revitalisasi posyandu. Reformasi posyandu selama ini terabaikan. Perhatian pada posyandu dilakukan pada beberapa tahun terakhir. “Salah kita juga mengapa tidak memperhatikan posyandu,” jelasnya.
Fauzan berjanji akan lebih diperhatikan kembali. Mulai dari sisi fungsi, kesejahteraan, pelatihan, fasilitas. Posyandu tak berfungsi dengan baik. Terutama sejak masa Orde Baru. “Menurut informasi semua jelek,” tandasnya.
Pada bagian lain Asisten I Setda Lombok barat Hj Baiq Eva menilai kapasitas kader kesehatan memang harus ditingkatkan. Ia menuturkan, kader tersebut bertugas untuk melakukan deteksi dini. Kader akan memberikan fasilitas jika terdeteksi mengalami penyakit tersebut. Mereka juga bertugas untuk melaporkan setiap kasus yang ada.
Kasus yang menimpa Khairul mengindikasikan perlu adanya penyegaran pada para kader. Terlambatnya laporan tentang kasus tersebut juga menandakan kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan para kader. Kasus tersebut telah terindikasi namun tidak ditangani lebih lanjut. Sebab menurut para kader masih berstatus biasa. “Tidak cepat dilaporkan jika ada kasus tersebut,” katanya.
Ditambahkan, perlu peningkatan terhadap kualitas para kader kesehatan. Mereka perlu diberikan pelatihan lagi. Agar tidak terjadi keterlambatan penanganan kesehatan. Tidak hanya di kasus gizi buruk, namun juga kasus lainnya. “Dengan begitu masyarakat tahu kemana akan melaporkan kasus tersebut,” jelasnya.
Menurut Eva, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) mengalokasikan dana untuk peningkatan kapasitas. Setiap desa dapat menggunakan dana desa tersebut untuk melakukan pelatihan kader,jelasnya.|010|53|
