RADIO LOMBOK FM,Lombok Tengah – Fraksi Partai NasDem melalui Wakil Ketua Fraksi, Murdani, S.IP., M.H., mendesak pemerintah agar lebih serius dalam memperbaiki tata kelola kawasan Mandalika. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum serta kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan, baik Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah pusat, maupun pengelola kawasan, .

Menurut Murdani, berbagai pelanggaran tata ruang dan eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali telah memberikan dampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Pembangunan villa dan hotel yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dinilai turut memperparah risiko bencana seperti banjir bandang dan longsor.

Ia menegaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap pembangunan. Namun dalam praktiknya, aspek tersebut kerap diabaikan oleh sejumlah investasi perhotelan maupun pemanfaatan kawasan lainnya. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Fraksi NasDem juga menyoroti maraknya villa dan hotel ilegal serta aktivitas tambang tanpa izin di Mandalika yang dinilai berkaitan erat dengan bencana banjir yang terjadi beberapa hari lalu. Pengelolaan lahan yang tidak sesuai tata ruang disebut meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, mulai dari deforestasi, erosi tanah, hingga perubahan aliran air yang berujung pada meningkatnya potensi banjir.

Selain itu, ketimpangan dalam penegakan hukum turut menjadi perhatian. Masyarakat kecil kerap menjadi sasaran penertiban ketika melanggar aturan, sementara proyek-proyek berskala besar yang belum mengantongi izin lengkap terkesan dibiarkan beroperasi.

Sebagai langkah solusi, Fraksi NasDem mendorong penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap seluruh pelanggaran tata ruang dan aktivitas ilegal. Pengelolaan lahan juga harus terintegrasi dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan guna mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.

Tak kalah penting, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, terutama ITDC sebagai pengelola kawasan, dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Mandalika yang berkelanjutan dan berkeadilan.