RADIO LOMBOK FM,Mataram – Upaya transformasi digital di sektor pertanahan terus diperkuat oleh (ATR/BPN). Salah satu fokus utamanya adalah pemutakhiran data tanah, khususnya bagi masyarakat yang masih memegang sertipikat dalam format lama.

Ketua (IPPAT) Nusa Tenggara Barat, Dr. Saharjo, S.H., M.Kn., M.H., mengingatkan masyarakat agar tidak menunda proses pembaruan tersebut. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan data tanah masyarakat terintegrasi dalam sistem digital nasional secara akurat dan aman.

“Bagi yang masih memiliki sertipikat lama, ini saat yang tepat untuk melakukan pemutakhiran. Pemerintah melalui ATR/BPN tengah memperbarui data agar seluruh informasi fisik dan yuridis tanah sesuai dengan kondisi terkini,” ujarnya.

Dr. Saharjo menegaskan bahwa pembaruan data bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah. Dengan sistem digital, potensi kesalahan data, tumpang tindih kepemilikan, hingga sengketa pertanahan dapat diminimalisir.

Ia juga menilai digitalisasi pertanahan akan mempermudah berbagai layanan, seperti proses peralihan hak, pengecekan keabsahan sertipikat, hingga pengajuan pembiayaan ke lembaga perbankan.

“Modernisasi layanan publik ini justru memberikan kepastian dan kenyamanan. Masyarakat tidak perlu ragu, karena tujuannya adalah memastikan aset tanah tercatat secara sah, aman, dan terlindungi hukum,” tambahnya.

Lebih lanjut, Dr. Saharjo mengajak seluruh PPAT di NTB untuk proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi pertanahan. Menurutnya, kesadaran bersama menjadi kunci suksesnya transformasi digital ini.

Dengan pemutakhiran data secara menyeluruh, diharapkan seluruh bidang tanah di NTB dapat terintegrasi dalam sistem digital nasional, sehingga memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.