RADIO LOMBOK FM, Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah mulai memperkenalkan sebuah inovasi baru dalam peningkatan pelayanan publik, khususnya penyerapan aspirasi masyarakat. Inovasi tersebut diberi nama Sistem Layanan Aspirasi Kelurahan dan Desa Lombok Tengah Berbasis Digital (Silakde Lumbar). Saat ini, inovasi tersebut masih dalam tahap uji coba melalui barkot atau QR Code, yang dapat diakses masyarakat untuk menyampaikan masukan secara langsung.

Melalui sistem berbasis barkot ini, masyarakat dapat memindai QR Code yang telah disiapkan DPRD untuk mengisi dan mengirimkan aspirasi mereka. Meskipun belum berbentuk aplikasi penuh, langkah awal ini menjadi upaya DPRD Lombok Tengah dalam memperkenalkan mekanisme digital yang lebih mudah, praktis, dan mulai menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Lombok Tengah, Bapak Junaidin saat di konfirmasi di Kantor DPRD Lombok Tengah pada Jumat, 14 November 2025, , menjelaskan bahwa Silakde Lumbar dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, sekaligus memperkuat hubungan antara DPRD dan warga.

“Inovasi Silakde Lumbar ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Dengan sistem ini, warga dapat menyampaikan masukan secara cepat, efisien, dan tetap tercatat dengan baik,” jelas Junaidin.

Beliau menambahkan bahwa kehadiran Silakde Lumbar merupakan bagian dari upaya DPRD Lombok Tengah dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berbasis teknologi informasi. Semua aspirasi yang masuk melalui sistem ini akan diverifikasi dan diteruskan ke komisi atau bagian terkait untuk ditindaklanjuti.

Selain mempermudah masyarakat, inovasi ini juga membantu DPRD dalam menjaring aspirasi dari berbagai wilayah hingga ke tingkat desa, sehingga tidak ada lagi usulan masyarakat yang terlewatkan.

DPRD Lombok Tengah berharap Silakde Lumbar dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.