LOMBOK TIMUR, Lombokfm.com – Selasa 2/2/2016 Masyarakat pesisir yang tergabung dalam Front Pembela Rakyat (FPR) Lombok Timur di undang DPRD untuk hearing terkait pengerukan pasir reklamasi teluk benua Bali.

Pihak DPRD lakukan hal itu agar tidak ada fitnah di masyarakat. Ketika masyarakat unjuk rasa beberapa hari yang lalu ternyata tak ada satu anggota dewan berada di kantor, di karenakan ada tugas dinas keluar daerah.

Dengan demikian untuk klarifikasi maka pihak DPRD secara resmi mengundang perwakilan masyarakat pesisir untuk menyampaikan aspirasinyanya.

Di kesempatan tersebut di hadiri langsung oleh ketua, dan para wakil DPRD, Kapolres, dinas Perizinan, dan BLPH Lotim.

Amin Abdulloh sebagai tokoh masyarakat menyampaikan, bahwa pengerukan itu dari jumalh penduduk Lotim hanya 26 persen yang setuju akan pengerukan itu.

Sampai terjadi pengerukan itu maka akan terjadinya perang lautan api di Labuhan Haji hususnya. Tentu hal ini akan menjadi keresahan masyarakat setempat.
” Kalau Bupati Ali tetap memberi izin untuk mengeruk pasir maka akan terjadi perang lautan api”, jelasnya.

Amin meminta agar DPRD menyampaikan aspirasinya tersebut, agar tidak adanya pengerukan.

Wakil ketua DPRD Lotim Daeng Paelori mengomentari aspirasi yang di sampaikan tersebut, sampai saat ini tidak ada izin ke DPRD.
Permohonan izin dan bentuk jenis izin apapun modelnya tidak pernah ada sampai ke DPRD.
“Kami tidak mengetahui apapun terkait pengerukan ini, karena pihak kita disini tidak dilibatkan, sehelai kertaspun tidak ada sampai sekarang”, jelasnya.

Dikesempatan itu ketua DPRD Lotim
Mengutarakan hal yang sama dengan wakil ketua.

permasalahan pengerukan itu tergantung dari hasil amdal, dan salah satu amdal itu bisa menolak untuk tidak terjadi pengerukan apabila masyarakat tidak setuju.
“Dengan ini masyarakat harus terus mendesak menolak agar hasil amdal akan tidak lakukan pengerukan”, paparnya.

Kemudian Rizal menanggapi isu amdal yang sudah jadi dan terbit, isu seperti itu tidak benar melainkan amdal itu sedang dalam tahap peroses, bantahnya.

Dengan tidak setujunya masyarakat akan pengerukan, organisasi DPRD juga ikut tidak setuju akan ada pengerukan.
“Sebagai wakil rakyat kita akan bela rakyat”, cetusnya. (007)(009)