RADIO LOMBOK FM,MATARAM – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum, mendukung investasi, serta mempercepat pembangunan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Workshop Notaris dan PPAT yang digelar oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Sumbawa serta Kabupaten Sumbawa Barat di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (6/7/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki beragam potensi unggulan di sektor pariwisata, pertanian, kelautan, industri, hingga ekonomi kreatif. Seluruh potensi tersebut, menurutnya, membutuhkan dukungan sistem hukum yang kuat agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia menegaskan bahwa profesionalisme, integritas, independensi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di daerah.

Selain itu, organisasi profesi seperti INI dan IPPAT dinilai memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar wadah berhimpun para praktisi hukum. Keduanya diharapkan mampu berkontribusi aktif dalam menciptakan kepastian hukum yang menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Wakil Gubernur juga menyoroti semakin meningkatnya aktivitas investasi serta penyelenggaraan berbagai agenda nasional dan internasional di NTB. Kondisi tersebut menjadikan peran Notaris dan PPAT semakin vital dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Nusa Tenggara Barat, , menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian Pemerintah Provinsi NTB terhadap profesi Notaris dan PPAT.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah menjadi motivasi bagi IPPAT NTB untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya anggota, memperkuat integritas organisasi, serta menghadirkan layanan hukum yang profesional dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Ia menegaskan bahwa IPPAT NTB akan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, ATR/BPN, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Saharjo menjelaskan, selama ini Pengwil IPPAT NTB telah menjalankan berbagai program yang berfokus pada edukasi hukum pertanahan, penguatan tertib administrasi pertanahan, pendampingan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor sebagai kontribusi nyata dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing.

Workshop yang diinisiasi oleh Pengda INI dan IPPAT Kabupaten Sumbawa serta Kabupaten Sumbawa Barat tersebut menjadi sarana peningkatan kapasitas dan kompetensi Notaris maupun PPAT agar mampu mengikuti perkembangan regulasi dan menjawab kebutuhan pelayanan hukum yang semakin dinamis di tengah pesatnya pembangunan daerah.