RADIO LOMBOK FM,Lombok Tengah – Pemerintah Pusat dan Komisi II DPR RI telah sepakat untuk menghapus tenaga honorer secara bertahap. Sehingga ke depan tidak akan ada lagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga hononer. Yang ada hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Kebijakan ini akan diyakini akan berdampak bagi daerah khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini, Pemda Kabupaten Lombok Tengah memiliki ribuan tenaga honorer, baik tenaga administrasi maupun guru SMA maupun SMK. Ribuan tenaga honorer tersebut terancam dirumahkan apabila kebijakan pusat tersebut benar-benar dilaksanakan.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lombok Tengah, H.M. Nazili dikonfirmasi mengenai hal itu mengatakan, pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai penghapusan tenaga honorer tersebut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Akan tetapi, kalau kebijakan itu benar-benar dilaksanakan, tentunya akan menimbulkan gejolak tidak hanya bagi tenaga honorer yang terdampak namun juga bagi pemerintah daerah.

“Saya belum mendafat informasi resmi tentang masalah itu dari Kemen PAN atau BKN. Tapi itu pasti akan bergejola kalau dilaksanakan. Apalagi honorer kita sangat banyak”,terangnya.

Dia melanjutkan, saat ini terdapat sebanyak 408 tenaga honorer untuk tenaga administrasi dan digaji melalui APBD karena diangkat berdasarkan SK Bupati. Tenaga honorer paling banyak di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan lantaran tenaga PNS di kedua bidang tersebut sangat kurang.  Selama ini, tenaga honorer sangat membantu untuk menutupi kekurangan PNS khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Karena kadang di sekolah itu hanya ada satu atau dua guru PNS. Ada juga sekolah negeri yang hanya kepala sekolahnya saja yang PNS. Sehingga honorer sangat membantu”,ujarnya.(07/13).