RADIO LOMBOK FM, Lombok Timur – Kasus dugaan korupsi E – KTP berdampak bagi Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) se Kabupaten Kota di Indonesia salah satunya yaitu Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Kadisdukcapil Lotim Satriadi menyayangkan memang dengan adanya dugaan korupsi terhadap penganggaran blangko E – KTP di pusat, sebab dampaknya sangat terasa sekali di per kabupaten.

‘’berdampak sangat tidak baik bagi kita di kabupaten dengan kasus korupsi di E – KTP ini’’, ungkapnya, Rabu (15/03/2017).

Lanjutnya mengenai blangko semua tanggung jawab pihak pusat, dan untuk sementara ini pengadaan belum bisa dilakukan karena alasan pihak pusat sedang memberikan perlindungan terhadap anak buahnya sehingga tidak bisa dipaksakan untuk dilakukannya pengadaan.

‘’Ya jadi kita tunggu saja, karena semuanya tanggung jawab pusat bukan dari kita’’, ungkapnya.

Dikatakannya, yang sudah memiliki KTP sampai saat ini sebanyak 70 persen dan yang sudah merekam sebanyak 80 persen, itu artinya tinggal 20 persen lagi akan 100 persen. Kemudian mengenai kapan datangnya blangko tersebut Allohualam dirinya hanya menunggu kabar dari pusat saja.

‘’Allohualam blangkonya kapan datang saya tidak tau’’tutupnya.|002|033|.