RADIO LOMBOK FM,Lombok Tengah -Warga desa Karang Sidement mendatangi DPRD Lombok Tengah, mereka mendesak pemda untuk meninjau kembali surat pemberhentian 7 kepala dusun, secara sepihak. Mereka menggelar hearing bersama dengan Komisi I DPRD Lombok Tengah, aparat desa dan Pihak Kecamatan diruang Banmus kantor DPRD setempat 18/04.

Hilman Muliadi salah satu warga Desa Karang Sidemen menegaskan jika selama ini proses pemilihan kepala dusun tidak sesuai dengan aturan karena ada dua surat keputusan [SK], yang dikeluarkan oleh kepala desa namun belakangan kenapa Kades malah melantik kadus yang baru. ” inikan lucu kok ada PLT kadus sementara kades kembali mengeluarkan SK PLT yang laen”, tegas Hilman.

Sekdes desa Karang Sidemen H. Supar membantah terkait tudingan warga tersebut. “tidak ada penonaktifan kadus namun, kadus tersebut ikut pansel jadi otomatis itu non aktif” tegasnya.

Lalu Muliawan ketua komisi I meminta, BPMD lebih intensif mengawal persoalan desa karena penerapan aturan desa di Lombok Tengah yang tidak seragam diterapkan sehingga banyak desa yang timpang dalam proses pemilihan itu, Sehingga harus diproses ulang.” Sebut Politikus Golkar asal Kopang itu.

Sementara itu, Lalu Sukarta sekretaris camat Batu Keliang Utara menegaskan” kami akan sampaikan persoalan ini ke pimpinan dan kami akan segera mengkomunikasikan dan menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi di Desa Karang Sidement”, ungkap Sukarta didepan warga Karang Sidemen.|003|017|