RADIO LOMBOK FM, Mataram- Terjadinya banjir di Kabupaten Dompu dan Bima beberapa waktu lalu terkait erat dengan kawasan hutan yang semakin kritis di provinsi NTB dan tentunya semakin mengkhawatirkan bagi kelestarian lingkungan.

Dalam catatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), luas kawasan hutan kritis di NTB sebanyak 580 ribu hektar. Dari jumlah ini terbanyak berada di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

“Rusaknya area hutan sangat rentan terjadinya bencana banjir dan longsor dan berdampak pada keselamatan penduduk,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB, Madani Mukarom di Mataram, Minggu (25/11).
Dikatakaan, kerusakan hutan di NTB terjadi sebelum kewenangan pengelolaan hutan dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi. Pengelolaan hutan ke Pemerintah Provinsi baru efektif berlaku tahun 2017.

Ia menilai, hutan di NTB mengalami kerusakan sejak adanya program tanaman semusim yang digalakkan oleh sektor lain tahun 2013 lalu. Pemerintah daerah (Pemda) NTB sendiri saat itu tak bisa berbuat banyak lantaran kewenangan masih ada di pemerintah kabupaten/kota.

Ditambahkannya, dalam Undang-Undang (UU) harus ada 30 persen area yang tertutup vegetasi berupa hutan. Sehingga bisa mengimbangi kondisi alam.

“Yang terjadi sekarang kan kurang dari 30 persen. Kalau sekarang sudah dibawah itu. Data terakhir kita 580 ribu hektar yang rusak di NTB baik di hutan maupun di luar hutan. Itu kritis yang terbuka. Justru yang terparah itu ada di Pulau Sumbawa, terutama di Dompu dan Bima,” Madani menjelaskan.

Terkait petugas pengawas hutan di NTB, Madani mengaku saat ini berjumlah sebanyak 430 orang yang tersebar di 11 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se NTB.

“Setiap KPH jumlah petugas sebanyak 40 orang. Satu orang petugas akan mengawasi seluas 2.200 hektar hutan. Jadi sangat jauh dari kebutuhan ideal yang dibutuhkan untuk mengawasi hutan di NTB,” paparnya. (07/040)