RADIO LOMBOK FM, Lombok Tengah – Puluhan guru madrasah yang tergabung dalam Serikat Guru Madrasah (Sigma) Lombok Tengah, Kamis (19/5) 2016 melakukan hearing ke DPRD setempat. Mereka hearing untuk yang kedua kalinya, karena aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan hingga saat ini belum juga terealisasi.

Ketua Sigma, Lalu Agung Pambudi pada kesempatan tersebut mengancam, bila pihak pemerintah daerah (Pemda) tidak juga mau merealisasikan aspirasi mereka, maka akan menduduki kantor dewan yang terhormat tersebut. “Bapak-bapak bisa hitung berapa jumlah madrasah swasta disini dan berapa jumlah guru dan stafnya. Bisa dibayangkan kalau kami menduduki gedung ini sebagai bentuk protes kami yang termaginalkan,”Ujarnya.

Lalu Pambudi kembali mengingatkan, madrasah hanya ingin sekedar sentuhan dari pemerintah berupa anggaran yang bisa digelontorkan untuk para pelaku pendidikan yang ada di madrasah tersebut. Anggaran itu bisa disalurkan ke masing-masing yayasan pengelola pendidikan.”Kami tidak berharap banyak. Yang penting ada, apalagi hal ini sudah kami sampaikan dalam beberapa kesempatan.

Data siswa dimasing-masing madrasah yang ada juga sudah kami berikan,”Jelasnya. Perjuangan para guru madrasah saat ini lanjut Lalu Agung Pambudi, sama dengan guru-guru lain di Lombok Tengah. Seperti guru honorer dan juga guru PNS yang telah memiliki kesejahteraan yang sangat luar biasa. Namun demikian, guru madrasah sangat memprihatinkan dengan honor hanya Rp.300.000 per triwulan namun tetap berjuang sebagaimana guru yang telah mendapat gaji hingga jutaan rupiah.”Untuk itulah kami mengetuk hati bapak-bapak untuk memperhatikan hal ini,”Tandasnya.

Selain itu imbuh Lalu Agung Pambudi, pihaknya tidak ingin pemerintah menghambur-hamburkan uang rakyat untuk pembangunan yang nantinya malah akan menjadi sia-sia. Seperti pembangunan sekolah yang ujung-ujungnya tidak memiliki siswa dan akhirnya bubar.”Lihat saja seperti SMP 7 Praya, SMP 6 Jonggat dan sejumlah sekolah lainya yang kini tidak memiliki murid dan guru,”Ungkapnya.

Selain itu, dengan dibangunya sekolah-sekolah negeri yang lokasinya berdekatan dengan madrasah, maka hal itu melanggar aturan yang ada dan terkesan ingin menyaingi sekolah madrasah yang sudah dibangun disekitar lokasi tersebut.”Kalau kita melakukan itu, maka pantas saja kita kuawlat sama tuan guru kita yang sudah membangun dilokasi tersebut,”Ucapnya.

Untuk itu tegas Lalu Agung Pambudi, pihaknya menolak pembangunan sebuah SMK di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur, karena lokasi pembangunan sekolah tersebut sangat dekat dengan sekolah SMK yang sudah ada sejak lama didesa tersebut.”Itu terlepas dari jurusan apapun yang mau dibuka di SMK tersebut, kami tetap menolak.

Kalau ditempat lain silahkan,”Tukasnya. Menjawab hal tersebut, Sekretaris Dikpora Lombok Tengah, HL.Dipta,Spd mengakui kalau banyak sekolah-sekolah negeri yang telah dibangun pemerintah harus disatukan atau demerger karena tidak cukup memiliki murid sesuai dengan jumlah yang semestinya. Namun pembangunan tersebut , awalnya memiliki dasar terutama atas keinginan masyarakat.”Betul itu ada sejumlah sekolah yang harus kami tutup karena tidak banyak muridnya,”Katanya.

Namun hal itu bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak membangun sekolah, disamping tentu terus meningkatkan mutu sekolah-sekolah yang ada termasuk sekolah-sekolah swasta yang telah dibangun oleh pemerintah.”Kami ikut bangga banyak madrasah yang berprestasi melebihi sekolah-sekolah negeri dan itu pemacu bagi kami untuk terus mamajukan dunia penidikan ini,”Imbuhnya.

Untuk itu tandas HL.Dipta, berbagai persiapan soal pembangunan SMK di Desa Sengkerang tersebut saat ini terus dilakukan. Dan pada hari yang bersamaan pihak Dikpora sedang melakukan rapat dengan berbagai elemen disengkerang terkait pembangunan sekolah tersebut.”Kepala desa, kepala dusun dan tokoh masyrakat setempat saat ini bersama pak Kadis sedang bicarakan kelanjutan pembangunan SMK itu,”Ungkapnya.

Ia meminta sebagai pelaku pendidikan untuk selalu berbuat yang terbaik bagi pendidikan dan menjadi sekolah favorite masyarakat. Maka dengan demikian sekolah-sekolah yang ada nantinya akan menjadi seleksi alam.”Mari kita bersaing secara sehat dan biarlah masyrakat yang menilai,”Tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Didik Ariesta, S.Ag yang menerima dan memfasilitasi serta menerima kedatangan guru madrasah tersebut diruang Badan Musyawarah (Banmus) menyatakan, tugasnya hanya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut ke pimpinan DPRD.”Bukan saya yang harus memutuskan hal ini, untuk itu saya tidak berjanji apa-apa dan menjadi tugas saya menyampaikan ini ke ketua DPRD,”Singkatnya. |001|009|