Published On: Thu, Apr 14th, 2016

Warga Sendang Galih Sambelia Punya Ijin Mengelola Hutan Tanaman Industri

dibaca 1,444 kali

 

index

RADIO LOMBOK FM, LOMBOK TIMUR – Puluhan warga Sendang Galih Sambelia datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim kemarin. Mereka meminta dewan memperjuangkan hak mereka di kawasan HTI itu.

PT. Sadana yang mengantongi ijin dari pemerintah dianggap menyalahi ketentuan. Sebab warga sendiri sudah puluhan tahun menggarap lahan itu bahkan disertai dengan bukti, surat penggarapan yang diberikan pemerintah.

Amaq Rohan warga Sendang Galih mengaku, jumlah warga yang menggarap lahan HTI di Sambelia mencapai 600 Kepala Keluarga (KK). Sebagian dasar dari mereka sudah menetap di lahan itu sampai puluhan tahun.

Asal muasal warga menduduki lahan itu karena permintaan dari pihak Kehutanan itu sendiri . Saat ini pihak kehutanan mengajak warga untuk menggarap lahan itu. ‘’ Yang suruh kita datang masuk ke hutan ini orang kehutanan. Kita diajak nguasai lahan itu sampai anak cucu, hingga kita mati,” ungkapnya.

Para warga yang menggarap lahan itu berasal dari berbagai desa yang ada di wilayah Lombok Timur. Mulai dari Kecamatan Sakra, Wanasaba, Pringgabaya dan lainnya.

Sementara, Sapriadi LSM yang mendampingi warga menjelaskan, para warga semuanya memiliki bukti kuat berupa surat penggarapan. Surat itu diterbitkn tahun 1997 yang ditanda tangani langsung oleh Camat Sambelia dan kepala desa saat itu. Dan disurat penggarapn itu juga tidak dicantumkan batas waktu warga menggarap lahan itu.‘’ Camat dan Kades langsung yang mengeluarkan surat penggarapan itu. Disurat itu setiap KK diberikan satu hektar lahan untuk digerap. Jadi total yang dikuasi warga sekitar 602 hektar,” terangnya.

Kini warga lanjutnya menanyakan sikap dinas kehutanan dan pemerintah terkait yang memberikan izin ke PT. Sadana untuk mengelola lahan itu. Hal ini dianggap jelas melanggar ketentuan karena warga terlebih dahulu telah diberikan izin untuk menggarap kawasan itu.

Mengomentari hal itu wakil ketua DPRD Lotim Fadil Naim mengatakan, hal itu akan di sampaikan terlebih dahulu kepada Dishutbun dan juga PT. Sadana. Sehingga nantinya bias di rembukan. ‘’kalau hanya sepihak jelas tidak akan bias terselesaikan”, ucapnya.(007|45)

Iklan Teks


Raih ketenangan dengan akses yang luas di Bank Muamalat
Jasa pegadaian berprinsip syariah Islam, kunjungi situs resmi Pegadaian Syariah
Memberikan yang terbaik sesuai kaidah Islam, kunjungi situs resmi BNI Syariah